MALANGTIMES - Penanganan aksi mahasiswa oleh pemerintah, mulai ajakan berdialog di Istana oleh Presiden Joko Widodo hingga pernyataan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti), akan memberikan surat peringatan (SP) kepada civitas kampus memantik reaksi sejumlah akademisi.

Sebanyak 155 akademisi Perguruan Tinggi dan peneliti di Indonesia yang menyebut namanya sebagai Aliansi Akademisi Indonesia, mengeluarkan sikap tertulisnya berkaitan dengan demonstrasi mahasiswa yang beberapa hari terakhir menggegerkan publik.

Sikap Aliansi Akademisi Indonesia itu beredar di dunia maya lengkap dengan sejumlah nama dan kampus yang menandatangani petisi dengan lima sikapnya kepada pemerintah.

Lima sikap tersebut adalah mendukung penuh aksi mahasiswa yang menuntut dibatalkannya beragam rancangan undang-undang yang melanggengkan ketidakadilan. 

Kedua, sikap yang disepakati 155 PT se-Indonesia adalah mengutuk keras tindakan refresif aparat, dan mengecam kampus yang membatasi dan menghukum mahasiswa yang berdemonstrasi.

Selain hal itu, Aliansi Akademisi Indonesia juga mengecam pernyataan Menristeksikti, Mohamad Nasir, yang mengancam akan memberikan sanksi kepada rektor yang ikut menggerakkan mahasiswa turun ke jalan.

Sikap Aliansi Akademisi Indonesia atas hal ini adalah mengecam Menristekdikti yang berupaya membungkam pendapat kalangan akademisi dengan ancaman surat peringatan terkait aksi demo mahasiwa.

Kecaman ini sebenarnya telah ramai sejak M Nasir menyampaikannya kepada media. 

Seperti yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung. 

Mereka menolak atas upaya Menristekdikti membungkam pergerakan mahasiswa dan kampus dengan ancaman. 

"Kami menolak penuh upaya Menristekdikti membungkam pergerakan mahasiswa dengan memberi sanksi keras yaitu SP1 dan SP2 kepada rektor yang tidak bisa meredam pergerakan mahasiswa. Bahwa kebebasan menyampaikan pendapat sudah diatur undang-undang," kata juru bicara Poros Revolusi Mahasiswa Bandung, Ilyasa Ali Husni, seperti dikutip beberapa media.

Husni juga meminta Presiden Jokowi dan Menristekdikti  mencabut segala upaya pembatasan gerakan mahasiswa dan meminta maaf atas pernyataan yang sama sekali tidak menghargai prinsip berdemokrasi di Indonesia.

Sikap terakhir dari Aliansi Akademisi Indonesia adalah mengajak seluruh akademisi agar mendayagunakan keahliannya mendukung perjuangan mahasiswa.

Tidak hanya mengeluarkan pernyataan sikap, dari isi tulisan yang beredar, Aliansi Akademisi Indonesia, memberikan dukungan atas 7 tuntutan yang digelorakan mahasiswa.

Yakni, menolak 7 RUU (KUHP, Minerba, Pertanahan, Pemasyarakatan, Ketenagakerjaan, PKS, dan PPRT) yang juga disepakati ditunda oleh pemerintah dan DPR. 

Mereka juga meminta dibatalkannya pimpinan KPK pilihan DPR, dan menolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil.

Dukungan lainnya adalah stop militerisme di Papua dan daerah lain serta memint adanya pembebasan tahanan politik Papua. 

Aliansi Akademisi Indonesia juga meminta untuk dihentikannya kriminalisasi aktivis, pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera serta penjatuhan hukuman pidana dan pencabutan izin kepada korporasi. 

Terakhir, meminta penuntasan pelanggaran hak asasi manusia dan adili penjahat HAM  termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.

Pernyataan sikap Aliansi Akademisi Indonesia tersebut tertanggal 29 September 2019. 

Dimana, berbagai Universitas ternama, dari UI, UGM, Padjajaran, Airlangga, ITB dan lainnya.

Termasuk Universitas Leiden, New York, Utrecht dan para peneliti, membubuhkan tandatangannya.