MALANGTIMES - Adanya pelarangan perihal tenaga pendukung operasional kegiatan (TPOK) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sigap dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Langkah itu diambil karena Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) tahun 2019 telah mengumumkan seleksi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Karena itu, Pemkot Malang akan mengusulkan jatah formasi yang dinilai jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, mengingat tidak diberlakukannya perekrutan tenaga honorer, Pemkot Malang membutuhkan banyak tenaga aparatur sipil negara (ASN). "Kami mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya. Karena dengan tidak dibolehkannya TPOK,  tenaga yang kami butuhkan juga lebih banyak," ujar dia.

Sutiaji menjelaskan, ada beberapa dinas yang sangat membutuhkan banyak tenaga pembantu. Salah satunya Dinas Pendidikan yang selama ini memperkerjakan hampir 2.000 TPOK. Karena itu, dia bakal maksimal mengusulkan adanya penambahan formasi tersebut.

"Itu contoh (Dinas Pendidikan) ya. Karena itu, kami maksimal. Yang kami usulkan ini ya mudah-mudahan di-acc semua," imbuh dia.

Apalagi perihal tenaga honorer dan TPOK di Dinas Pendidikan, lanjut Sutiaji, untuk pengangkatan dilakukan secara bersamaan. Sehingga masa kerjanya habis secara bersamaan pula. Jadi, sangat amat dibutuhkan tenaga baru.

Selain itu, menurut pejabat yang akrab disapa Aji ini, untuk tenaga fungsional dan tenaga medis, juga ada penambahan. Sayangnya, pada seleksi CPNS sebelumnya, peninatnya masih kosong. 

"Fuungsional iya ada. Kami kemarin juga dapat porsi seperti di tenaga medis itu dokter bius. Dapat formasi itu tapi kosong, belum ada peminatnya," ungkapnya.

Perihal seleksi CPNS ini, Pemkot Malang sangat berharap partisipasi masyarakat juga bisa maksimal untuk mengisi formasi yang akan ditawarkan mengingat ditiadakannya pemanfaatan TPOK mulai  2020 tersebut.

"Karena dari Kemenpan-RB kalimatnya sudah jelas, tidak boleh ada TPOK sesuai UU dan PP. Yang diperbolehkan itu hanya pramusaji, cleaning service, driver security. Yang lainnya itu tidak boleh," pungkas Sutiaji.