MALANGTIMES - Pro dan kontra terkait pengusulan nama calon Wakil Bupati (Wabub) Malang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satunya seperti yang disuarakan oleh George da Silva. Salah satu punggawa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang ini, secara tegas menyatakan jika Bupati Malang definitif tidak bisa mengusulkan calon Wabub.

”Jika merujuk pada peraturan yang ada, maka pengusulan calon Wakil Bupati Malang itu tidak bisa dilakukan,” tegas George da Silva, saat dikonfirmasi MalangTIMES.com, Sabtu (28/9/2019).

Terdapat beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh pria berkaca mata tersebut. Diantaranya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selain itu juga dalam ketentuan yang terlampir pada pasal 23 huruf d, terkait tugas dan Wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

”Dalam peraturan tersebut jelas menyebutkan jika pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah guna melanjutkan sisa masa jabatan akibat terjadi kekosongan, hanya bisa dilakukan jika masa jabatannya lebih dari 18 bulan,” terang pria yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang ini.

Sementara itu, lanjut George, Bupati terpilih yakni Rendra Kresna dan Wakil Bupati Sanusi ketika itu dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Artinya masa jabatan bakal berakhir pada tanggal 17 februari 2021, yakni dalam periode 5 tahun.

Sedangkan di sisi lain, Wabub Sanusi resmi dilantik menjadi Bupati Definitif pada tanggl 17 September 2019. ”Jika melihat fakta tersebut, berarti kan pas 18 bulan. Tidak lebih, padahal peraturannya menyatakan harus lebih dari 18 bulan dari sisa masa jabatan,” ungkap George.

Selain itu, jika memgacu pada regulasi yang ada, yakni yang tertera dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan secara spesifik tertuang dalam pasal 176 ayat 4. Disana menjelaskan jika pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, juga baru bisa mengusulkan nama calonnya jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan.

”Kalau sampai pemerintah pusat (DPR) setuju dengan nama yang dicalonkan oleh partai pengusung atau Bupati Definitif, maka secara pribadi saya sebagai warga Kabupaten Malang akan menggugatnya,” tegas George.

Jika memang disahkan, George mengaku sudah melakukan ancang-ancang guna melakukan gugatan. Salah satunya dengan melakukan pertemuan dengan beberapa pihak, guna membahas terkait upaya gugatan yang hendak dilakukannya tersebut. ”Hari ini saya masih ada agenda ke luar kota, baru pulang besok (Minggu 29/9/2019). Kemungkinan, Senin (30/9/2019) siang saya akan melakukan pertemuan dengan pihak akademisi dan pakar hukum untuk membahas rencana gugatan tersebut. Sejauh ini saya sudah pernah melakukan pembahasan, dan kebanyakan dari mereka (pakar hukum) setuju,” pungkasnya.