MALANGTIMES - Reaksi Partai Gerindra yang merasa ditinggal oleh gerbong  partai pendukung Rendra-Sanusi, terkait pengajuan nama calon wakil bupati (cawabup) Malang yang akan menemani Sanusi Bupati Malang, cukup beralasan. Pasalnya, Gerindra merasa belum memberikan persetujuan atas nama cawabu Malang yang ternyata telah dikirim ke DPRD Kabupaten Malang. 

Gerindra melalui Ketua DPC-nya Chusni Mubarok menegaskan akan mengambil sikap terkait hal itu. Chusni juga mengatakan kepada MalangTIMES,  akan melakukan komunikasi dengan Bupati Malang dan partai pendukung lainnya, yaitu Golkar, PKB, Demokrat dan NasDem.

Chusni belum menyatakan secara langsung sikap yang akan ditempuhnya dengan persoalan itu. Dirinya hanya menyampaikan akan melakukan komunikasi lagi dengan Bupati dan partai politik yang dimungkinkan besar telah menandatangani nama cawabup tersebut. "Kita coba komunikasikan lagi nanti malam. Tunggu saja sampai Minggu atau paling lama Senin depan, saya kabari progresnya," tegas Chusni.

Dari sumber lainnya, bila memang Gerindra ditinggal atau ditelikung oleh partai pengusung lainnya, maka nama cawabup yang sudah dikirim bisa saja dibatalkan. Hal ini didasarkan dengan UU 10/2016 yang menyatakan calon diajukan oleh partai pengusung. Sehingga, bila salah satu partai pengusung tidak menyetujuinya, maka nama tersebut bisa saja dibatalkan.

Bahkan, dari informasi lainnya, Gerindra pun bisa saja melakukan langkah hukum melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN) terkait persoalan itu. 

Kasus serupa pernah dialami di Kabupaten Trenggalek (Agustus 2019) terkait pengisian Wabup. Dimana ada satu partai pengusung yang tidak menandatangani usulan dua nama cawabup. Sehingga membuat nama cawabup pun tak bisa ditindaklanjutinya atau ditetapkan oleh DPRD.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Malang yang telah menerima dua nama cawabup juga sedang akan menyelesaikan dan menetapkan kelengkapan alat DPRD. Dengan target, Senin (30/09/2019) depan baru terselesaikan dan bisa segera ditetapkan. "Sehingga kita bisa memilih panitia untuk pemilihan cawabup Malang dan bisa melakukan rapat paripurna," ucap Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, Jumat (27/09/2019) kepada MalangTIMES.com.

Bagaimanakah kalau ternyata, Gerindra tetap ditinggal untuk hal itu? Apakah nama yang diajukan bisa dibatalkan ataukah tetap berjalan. Atau bisakah misalnya Gerindra menjadi partai yang akan membuat dua nama cawabup itu bisa batal dilantik karena merasa tidak menyetujui dan menandatanganinya.

Beberapa hal tersebut mencuat, khususnya tentang bagaimana ke depan sikap DPRD Kabupaten Malang, apabila memang Gerindra tidak mendapat kesepakatan memuaskan atas komunikasi tersebut dengan partai lainnya.

Didik Gatot menegaskan, apabila terjadi perselisihan terkait hal itu, pihaknya tidak memiliki ranah mencampurinya. "Bukan ranah DPRD tapi itu ranahnya partai," ujarnya yang menegaskan, DPRD tidak bisa menolak adanya surat terkait nama cawabup yang dikirimkan oleh Bupati Malang.

Sesuai Pasal 176 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tugas DPRD adalah melakukan mekanisme pemilihan berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung melalui rapat paripurna.