Kepala DPUPR Kota Malang, Hadi Santoso, saat  melakukan pengukuran jalan di Jembatan Muharto (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kepala DPUPR Kota Malang, Hadi Santoso, saat melakukan pengukuran jalan di Jembatan Muharto (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Hasil uji forensik Universitas Brawijaya (UB), terhadap Jembatan Muharto menyatakan, jika Jembatan Muharto sangat urgent dan perlu segera ada tindakan perbaikan. Sebab, konstruksi Jembatan Muharto, mengalami kerusakan pada beberapa titik.

Terjadi deformasi dilatasi pelat lantai Jembatan Muharto sekitar 10 centimeter. Pasalnya, gelagar utama penopang lantai jembatan mengalami penekukan akibat korosi.

Korosi sendiri terjadi akibat air hujan yang mengalir dari retakan pelat di atas gelagar memanjang atau gelagar utama. Selain itu, juga terjadi pemisahan (putus) antara web dan flens pada gelagar utama jembatan akibat korosi. Dari situ, berakibat pengurangan mutu baja dan luas penampang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPUR) Kota Malang, Hadi Santoso mengungkapkan, jika pihaknya telah melakukan upaya perbaikan mengenai adanya deformasi penurunan pondasi, dengan perbaikan saluran air di atasnya agar tak mengenai pondasi secara langsung.

"Akan tetapi karena terjadinya korosi dalam waktu yang sudah sekian lama, maka jembatan memang perlu segera diganti," jelas Soni sapaan akrab Kepala DPUPR tersebut.

Lanjutnya, sembilan gelagar memanjang yang menopang langai jembatan, memang mengalami korosi. Namun yang paling parah terletak pada tepi-tepi jembatan.

"Ya itu, sebulan yang lalu, kami hubungi tim UB, untuk uji forensik, dan hasilnya perlu segera dilakukan tindakan," paparnya.

Menindaklanjuti hasil tim uji forensik UB, pihaknya juga telah memerintahkan Kepala Bidang Bina Marga untuk segera berkoordinasi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) perihal perbaikan Jembatan Muharto. Pihaknya juga mengatakan bakal mengupayakan melakukan pembenahan sesegera mungkin.

"Memohon ke Kementerian PU untuk rangka baja jembatan. Karena kalau melalui APBD, tentu harus ada tahapan perencanaan, penganggaran maupun penganggaran dan ini memakan waktu. Sehingga petunjuk wali kota, agar segera saja koordinasi kesana (Pusjatan)," ungkap nya.

Karenanya, saat ini, pihaknya menunggu hasil dari koordinasi tersebut, yang nantinya akan segera dikoordinasikan lagi untuk menentukan action atau tindakan pada Jembatan Muharto.

"Penggantian jembatan tak perlu pada pondasi atau pilarnya, melainkan hanya pada gelagar atau penopang lantainya. Sementara ini, dari sembilan, empat gelagar aman untuk dilewati pas bagian tengah. Sehingga dari hasil koordinasi kemarin, dari Dishub memberikan rambu jika truk yang melewati jembatan maksimal 3 ton. Pengendara motor juga diarahkan lewat samping, semoga semua bisa mematuhi," pungkas nya.