Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan) bersama Ketua DPRD Didik Gatot dan Bupati Malang Sanusi (berkalung kembang) dalam peresmian bedah rumah (DPKPCK Kabupaten Malang for MalangTIMES)
Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan) bersama Ketua DPRD Didik Gatot dan Bupati Malang Sanusi (berkalung kembang) dalam peresmian bedah rumah (DPKPCK Kabupaten Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, terus melakukan inovasi dalam melanjutkan salah satu fungsinya dalam pengentasan kemiskinan.

Khususnya terkait kebutuhan papan warga kurang mampu di Kabupaten Malang melalui program bedah rumah tidak layak huni (RTLH).
Sebuah program yang setiap tahun terus digenjot untuk menuntaskan RTLH yang ada di berbagai wilayah Kabupaten Malang. Baik melalui anggaran daerah, pemerintah pusat maupun perusahaan swasta.

Baca Juga : Jamin Nasib Tenaga Kerja, Disnaker-PMTSP Kota Malang Ajukan Skema Jaring Sosial

Tidak ingin hanya mewujudkan rumah sehat saja bagi warga penerima manfaat program, DPKPCK Kabupaten Malang pun memulai inovasi dalam program bedah rumah itu. Yakni, dengan membangun RTLH dengan desain homestay atau rumah inap bagi para wisatawan.

Inovasi DPKPCK Kabupaten Malang itu dimulai tahun 2019 ini. Dimana, melalui survei terkait program bedah rumah, diputuskan bahwa RTLH di wilayah atau berdekatan dengan wisata maka pembangunan dilakukan dengan desain homestay.

"Ibaratnya sekali dayung tiga pulau terlalui. Bukan hanya memberikan rumah sehat bagi warga kurang mampu, tapi juga bisa memberikan penghasilan dengan skema ini," kata Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Kamis (26/09/2019).

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memiliki tiga program strategis sampai tahun 2021 datang. Yakni, pengentasan kemiskinan, optimalisasi pariwisata dan daya dukung lingkungan hidup.

Tiga program inilah yang dirangkum oleh DPKPCK Kabupaten Malang dalam satu program bedah rumah. "Pengentasan kemiskinan masuk, karena dari RTLH, warga bisa memiliki rumah sehat yang eksesnya tentu bisa membuat produktivitas pemiliknya baik. Pemilik jadi tidak sakit-sakitan dengan rumah yang tidak sehat," ujar mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ini.

Selain itu, lanjutnya, dengan konsep homestay, pemilik rumah bisa juga ikut serta menunjang sektor pariwisata. Eksesnya adalah warga juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari rumah yang dibangun melalui program bedah rumah.

"Sedang untuk lingkungan hidup tentunya secara langsung terwujud. Rumah sehat tentunya akan jadi bagian dalam menguatkan lingkungan hidup itu sendiri," ujar Wahyu.

Inovasi dengan konsep bedah rumah ala homestay telah dimulai di Dusun Balearjo, Desa Purwodadi, Tirtoyudo, yang letaknya dekat dengan wisata pantai Wediawu. Ada sekitar 9 RTLH di wilayah tersebut yang kini menjelma menjadi homestay bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke lokasi wisata pantai Wediawu.

Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (2 dari kiri) berpose bersama pemanfaat program bedah rumah di Senggreng, Sumberpucung (for MalangTIMES)

Tentunya, dengan konsep tersebut, memang akan memerlukan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan bedah rumah di tahun lalu. Dimana program ini dimulai sejak tahun 2015 lalu.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Untuk bedah rumah dengan konsep homestay yang telah dan akan terus dimasifkan DPKPCK, pembangunan memang diarahkan ke bangunan untuk bisa jadi ruang inap. Fasilitas  air bersih dan jamban adalah salah satu yang dibangun dan harga mati bagi DPKPCK Kabupaten Malang saat membedah RTLH warga di sekitar wilayah wisata.

"Desainnya memang homestay walaupun tentu tidak bisa seperti homestay sesungguhnya. Tapi, sekarang wisatawan khususnya asing lebih memilih homestay yang sederhana. Terpenting tersedia air bersih dan jamban sehat," tutur Doktor Ilmu Sosial ini.

Untuk mencapai harapan itu, DPKPCK Kabupaten Malang, pun meningkatkan jumlah bantuan untuk bedah rumah menjadi rata-rata Rp 15 juta per unit. Di tahun lalu, untuk anggaran bedah rumah per unit hanya dialokasikan Rp 10 juta. Pun untuk pembangunan total RTLH, dari Rp 25 juta meningkat menjadi Rp 30 juta di tahun 2019 ini. 

Tentunya, dalam mewujudkan hal itu, DPKPCK Kabupaten Malang tidak bisa menerapkannya sama rata. Bagi RTLH di wilayah yang minim atau bahkan belum ada wisatanya, tetap dibangun dengan konsep rumah sehat saja.

"Tetap kita lihat lokasi dulu. Ada survei apakah konsep bedah rumah ala homestay bisa dilakukan atau tidak di lokasi program. Kalau tidak kita tetap pakai konsep hunian sehat," ucap Wahyu.

Inovasi DPKPCK Kabupaten Malang itu pun mendapat respon positif Bupati Malang Sanusi. Dimana, Sanusi  menyampaikan, terkait program bedah rumah di bawah kendali DPKPCK Kabupaten Malang, memang harus bisa menjangkau kemanfaatan di tiga sektor yang jadi prioritas program Kabupaten Malang. 

"Jadi bisa mengentaskan kemiskinan juga mendukung pariwisata dan menjaga lingkungan hidupnya. Program bedah rumah seperti ini yang terus kita lakukan di tahun berikutnya. Jadi sasarannya juga tidak terpaku pada wilayah-wilayah tertentu saja, tapi bisa lebih masuk pada berbagai program strategis kita," ujar Sanusi.