Bupati Malang Sanusi saat bersama para calon Pekerja Migran Indonesia di suatu acara (Nana)
Bupati Malang Sanusi saat bersama para calon Pekerja Migran Indonesia di suatu acara (Nana)

MALANGTIMES - Bantuan yang rencananya akan digulirkan di tahun 2020 datang, yakni anggaran Rp 1,5 miliar ke 378 desa di Kabupaten Malang, ternyata disebut Bupati Malang Sanusi sebagai program Aspirasi Kepala Desa (Askades).

Program Askades ini merupakan gagasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, untuk mendukung secara penuh pembangunan di tingkat desa. Selain yang secara langsung dianggarkan melalui dana desa yang setiap tahun dikelola oleh pemerintah desa (pemdes).

Hal ini disampaikan ulang oleh Sanusi untuk memperjelas yang disampaikannya atas bantuan dengan anggaran besar itu. "Disebut program Askades dan terlepas dari dana desa dan alokasi dana desa setiap tahun. Ini digagas oleh Bappeda Kabupaten Malang," ucapnya.

Program Askades ini, lanjut Sanusi, bukan berupa uang tunai seperti dana transfer ke desa. Tapi, berupa bantuan pembangunan berupa sarana dan prasarana infrastruktur. "Bukan uang tunai, tapi desa nanti mengajukan kebutuhan pembangunannya ke Pemkab Malang. Nanti usulan itu akan dikirim ke dinas terkait," ujar Sanusi yang juga menegaskan bahwa program Askades ini berlalu untuk semua desa yang ada di Kabupaten Malang.

Sedangkan anggarannya, seperti yang disampaikan berulang kali oleh Sanusi saat menyampaikan berbagai program bantuan tersebut dari pendapatan asli daerah (PAD). "Sudah saya hitung cermat untuk anggarannya lewat PAD. Ini pasti kita realisasikan di tahun depan. PAD kita genjot tahun ini sehingga bisa menjadi anggaran untuk berbagai program tahun depan itu," imbuh Sanusi optimis.

Keterangan Sanusi terkait program Askades, secara substansi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan skema perencanaan pembangunan daerah yang setiap tahun dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dimana seluruh desa mengusulkan usulannya dalam Musrenbang tingkat Kecamatan yang nantinya akan di bawa ke Musrenbang Kabupaten.

Bagi usulan desa yang sesuai dengan visi dan misi serta program di tingkat OPD, maka akan dialokasikan anggarannya ke OPD terkait sesuai dengan jenis usulannya. Pembedanya adalah di skema lama, desa hanya dibatasi usulannya. Pun, tidak ada nominal anggaran yang diseragamkan seperti dalam program Askades tersebut. Dimana setiap desa bisa mengusulkan berbagai kegiatan pembangunan dengan nominal Rp 1,5 miliar.

Konsep itu juga memang akan membuat pencatatan pendapatan di anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) membengkak. Seperti yang disampaikan Sanusi, bahwa setiap desa akan memiliki anggaran sekitar Rp 3 miliar di tahun 2020 datang. “Nantinya setiap desa punya anggaran sekitar Rp 3 miliar. Dimana Rp 1,5 miliar dari DD dan ADD, sedangkan Rp 1,5 miliar sisanya dari program Askades," ujarnya.

Tapi, walau pendapatan dalam APBDesa bertambah, dimungkinkan, bahwa usulan pembangunan itu akan memakai skema pihak ketiga dalam pelaksanaannya. Pemdes hanya menerima hasil pembangunan dan mencatatkannya dalam APBD. Tidak mengelola anggaran itu secara langsung dan pola pelaksanaan pembangunannya tidak akan bisa swakelola.

Ini terlihat dari berbagai program rutin di Pemkab Malang yang lokasinya berada di wilayah perdesaan. Misalnya pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di sebuah desa atau antar desa. Dimana seluruh hal teknis pelaksanaan sampai akhir tidak bersentuhan dengan pemdes.

Hal ini juga disinggung oleh salah satu Kades yang tidak berkenan disebut namanya. Bahwa, program Askades, dimungkinkan tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek yang selama ini berjalan di tingkat Kabupaten. "Jadi kita hanya tahu bersihnya saja, yaitu hasil pembangunannya. Tidak pegang anggaran dan tidak memiliki kewenangan, seperti kita kelola DD," ucapnya.

Dirinya juga menyampaikan, bila memang tahun 2020 program Askades sudah dijalankan, maka tentu pihak desa membutuhkan adanya kepastian anggaran yang bisa dicatatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. "Jadi ya menurut saya sama saja. Yang berbeda hanya di pencatatan APBDesa karena ada tambahan pendapatan dari sumber pemerintah daerah. Harapan saya semoga pelaksana nanti itu benar-benar profesional saja," urainya.

Terkait hal itu, memang masih harus menunggu. Pasalnya, bila memang anggaran Rp 1,5 miliar per desa dari PAD Kabupaten Malang, hanya bersyaratkan  dengan sekedar usulan dari desa. Maka tentunya, di tahun depan, 378 desa akan digelontor anggaran yang besar dengan jumlah total Rp 567 miliar. Pembangunan di desa pun tentunya akan semakin menggeliat. 

Tapi, bila program Askades hanya merupakan perpanjangan dari skema Musrenbang dengan anggaran yang juga terbatas. Maka, Askades hanya jadi sebuah program yang tidak akan mengungkit apa yang diharapkan sendiri oleh Sanusi, yaitu meningkatkan dan menggairahkan pembangunan di perdesaan  "Sehingga diharapkan ke depan pembangunan di Kabupaten Malang lebih besar dibandingkan Kota Malang dan Kota Batu," pungkas Sanusi.