Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Puji Hariwati (kiri) dan Kepala Dinas Pendidikan Rachmat Hardjono dalam acara pembinaan Bos Afirmasi dan Kinerja (Dinas Pendidikan Kabupaten Malang for MalangTIMES)
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Puji Hariwati (kiri) dan Kepala Dinas Pendidikan Rachmat Hardjono dalam acara pembinaan Bos Afirmasi dan Kinerja (Dinas Pendidikan Kabupaten Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Tantangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kecepatan teknologi secara langsung telah mermngubah berbagai pola belajar dan mengajar di berbagai lembaga pendidikan dewasa ini. 

Baca Juga : Dampak Covid-19, Beasiswa LPDP ke Luar Negeri Ditunda Tahun Depan

Kondisi itulah yang harus diimbangi keahlian dan kemampuan para siswa dan tentunya juga pendidik dalam perkembangan teknologi. Salah satunya adalah dengan mewujudkan digitalisasi sekolah.

Tak terkecuali di Kabupaten Malang yang mulai melakukan persiapan untuk mewujudkan hal itu melalui berbagai pembinaan. Khususnya terkait pengelolaan bantuan operasional sekolah (Bos) Afirmasi dan Kinerja dalam mewujudkan digitalisasi sekolah, terutama bagi sekolah yang berada di pinggiran.

Seperti diketahui, Kabupaten Malang merupakan daerah yang mendapatkan Bos Afirmasi dan Kinerja dengan nilai sekitar Rp 17 miliar. Dimana, anggaran tersebut nantinya untuk mengcover kebutuhan untuk mewujudkan digitalisasi sekolah.

Menurut Puji Hariwati Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, ada sebanyak 128 sekolah yang akan menjadi pemanfaat Bos tersebut. Yakni, Bos Kinerja sebanyak 32 sekolah dan Bos Afirmasi sejumlah 96 sekolah dengan nilai total Rp 17 miliar.

"Dana itu salah satu peruntukannya untuk pembelian perangkat tab. Dimana, semua siswa kelas akhir, baik SD maupun SMP penerima Bos akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 2 juta," kata Puji, beberapa waktu lalu.

Puji juga mengatakan, dana Bos itu juga untuk belanja menambah daya listrik dan internet di lembaga pendidikan yang mendapatkan anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 320/P/2019 serta Permendikbud 31 tahun 2019 tentang juknis Bos Afirmasi dan Kinerja.

"Untuk itulah kita lakukan terlebih dahulu pembinaan teknis terkait pelaksanaan Bos Afirmasi dan kinerja, juga Bos Daerah. Kita telah lakukan bimtek ini beberapa hari lalu," ujarnya.

Pembinaan teknis tersebut dalam upaya meminimalisir adanya persoalan di kemudian hari terkait pengelolaan anggaran Bos. Yang tidak hanya akan meruntuhkan goal dari pemerintah pusat untuk memberikan pemerataan pendidikan berkualitas. Juga yang akan membuat pengelola anggaran bisa terkena persoalan hukum.

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

Untuk itu pula Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang Rachmat Hardjono, menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen. Dengan harapan adanya pendampingan dari pihak Kejari kepada seluruh lembaga pendidikan penerima bantuan.

"Sudah dilakukan kerja sama. Ada pengacara dari Kejaksaan yang siap mendampingi  lembaga sekolah agar tidak melakukan kesalahan dan terganggu pihak luar," ujar Rachmat.

Terkait pembelian tab untuk siswa akhir kelas, baik SD dan SMP. Puji menjelaskan, perangkat tab dan internet itu akan terhubung  dengan rumah belajar milik Pustekom Kemendikbud. Dimana siswa dapat mengakses semua konten pelajaran serta apapun dari perangkat digital yang dimiliki.

Eksesnya adalah siswa yang tinggal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang jadi sasaran Bos Afirmatif dan Kinerja dapat meningkatkan kualitasnya. Serta sama dengan tingkat kualitas pendidikan di berbagai perkotaan.

Seperti diketahui, BOS Afirmasi digelontorkan untuk mendukung operasional rutin dan mengakselerasi pembelajaran bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal dengan alokasi dana sebesar Rp 2,85 triliun. Bos Afirmasi ini akan diberikan kepada satuan pendidikan tertinggal dengan jumlah siswa kurang dari 50 di berbagai daerah di Indonesia.

Sedangkan Bos Kinerja sebesar Rp 1,50 triliun  dialokasikan untuk sekolah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dengan indikator telah menerapkan UNBK dan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Syarat lainnya, Bos non-reguler ini diberikan kepada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan rapor mutu dan hasil ujian nasional (UN).