Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agaknya tengah mengalami kegalauan. Lantaran, pemerintah pusat baru saja menerbitkan kebijakan baru mengenai larangan bagi pemerintah daerah untuk menambah tenaga honorer. 

Baca Juga : Dana Perjalanan Dinas Dialihkan, Mampu Penuhi Sembako 525 Ribu KK di Kabupaten Malang

Larangan ini menjadi hal yang membuat dilema, karena selama ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menangani masalah keuangan, kini juga menyoroti kinerja yang salah satunya soal tenaga honorer.

"Saat ini harus kita pikirkan bersama-sama, Kota Malang menjadi salah satu locus (tempat) audit kinerja BPK. Salah satu yang disorot adalah berkaitan dengan masalah tenaga kita honorer," ujar dia.

Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai honorer. Kemudian PP Nomor 49 Tahun 2018 yang menjelaskan kepada Pemda agar tidak melakukan proses rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun. Sedangkan, kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Malang masih dirasa kurang.

"Di sana larangannya itu tidak boleh mengangkat tenaga honorer, sedangkan existing ASN kita jumlahnya masih kurang. Bidang pendidikan lumayan tinggi," imbuhnya.

Baca Juga : Ahmad Riza Patria Resmi Dilantik Wakil Gubernur Jakarta, Kerja Mulai Besok

Tak hanya persoalan pendidikan saja, di bidang kebersihan lingkungan juga masih dirasa kurang. Pria yang akrab disapa Aji ini menyebut, tenaga di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seperti pasukan kuning sebelumnya juga banyak mengambil dari tenaga honorer. Karena itu, pihaknya akan membahas permasalahan ini untuk dipikirkan bersama anggota DPRD Kota Malang agar segera dicarikan solusi.

"Ini yang kiranya harus kita pikirkan bersama, tenaga kita untuk nyapu masih jauh kurang. Kalau rumah sakit dan Puskesmas kami sudah punya solusi sehingga mereka bisa ngangkat sendiri. Tapi yang lainnya seperti ini yang mohon dicarikan solusi bersama-sama dewan dengan kami Pemerintah Kota Malang," pungkas dia.