Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Rachmat Hardijono (Nana)
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Rachmat Hardijono (Nana)

MALANGTIMES - Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen. Kemitraan yang dilakukan itu ditujukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman seluruh lembaga sekolah di bawah naungannya, dalam mengelola berbagai anggaran pendidikan.

Salah satunya adalah terkait dana bantuan operasional sekolah (Bos), baik yang reguler maupun yang non reguler, yaitu Bos Afirmasi dan Kinerja.

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

Seperti diketahui, alokasi untuk Bos tahun 2019 di Kabupaten Malang terbilang besar. Terutama dengan adanya tambahan Bos Afirmasi dan Kinerja bagi 128 lembaga sekolah. Sehingga tentunya, dengan berbagai bantuan dari pemerintah pusat itu, diperlukan adanya pendampingan dari pihak luar, dalam hal ini Kejari Kepanjen saat lembaga sekolah mengelola anggaran itu.

Secara tegas, Dinas Pebdidikam Kabupaten Malang, menyatakan, pihaknya tidak ingin ada persoalan yang berbuntut hukum bagi lembaga sekolah yang menerima bantuan itu.

"Kita tidak ingin sekolah karena ketidaktahuannya, akhirnya melenceng dan ke luar jalur aturan dalam pengelolaan Bos ini. Karena itu kita bekerjasama dengan pihak Kejari Kepanjen untuk mendampingi lembaga sekolah di Kabupaten Malang ini," kata Rachmat Hardijono Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rabu (25/09/2019).

Harapan besar Rachmat itu yang menjadi dasar pihaknya menggandeng Kejari Kepanjen. Dimana, nantinya pihak sekolah bisa melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap hal-hal yang akan bisa jadi persoalan di kemudian hari.

"Kita dorong lembaga sekolah untuk itu. Sehingga tidak akan terjebak pada urusan hukum dalam mengelola Bos. Kita juga minta bila ada persoalan lain berupa gangguan dari pihak luar, untuk melakukan konfirmasi kepada Kejari," ujar Rachmat.

Pernyataan Rachmat tersebut, berawal dari cukup banyaknya curhatan dari lembaga pendidikan kepada Dinas Pendidikan, terkait adanya oknum-oknum dari luar yang membuat sekolahan merasa terganggu. Baik yang mengatasnamakan media, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lainnya, yang kerap mengorek-orek kesalahan sekolahan.

Bahkan, dari beberapa penuturan kepala sekolah yang tidak berkenan disebut namanya, para oknum itu sering juga "memaksakan kehendak" yang ujungnya membuat pihak sekolahan resah.
"Ada yang seperti itu. Kita sebut oknum saja, karena kalau media atau LSM yang benar tidak mungkin melakukan itu. Ini yang kerap membuat kami tidak nyaman juga. Sebagian lain malah ketakutan kalau didatangi," ucap salah satu kepala sekolah di wilayah Kabupaten Malang ini.

Baca Juga : Cegah Covid 19 Pada Lansia dan Anak-Anak, Pemkot Batu Akan Beri Tambahan Nutrisi

Berangkat dari beberapa persoalan itulah, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pun menggandeng Kejari Kepanjen. Sehingga diharapkan, bila terjadi hal serupa, pihak sekolah memiliki ruang untuk menindaklanjutinya bila sudah membuat resah dan mengganggu proses pendidikan.

"Kita harapkan jangan takut dengan itu. Kalau kita melakukan tugas sesuai aturan, tak perlu takut itu. Untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan tugas itulah kita bekerja sama dengan Kejari," ujar Rachmat yang juga menyebut dalam kerjasama itu, Kejari juga menyiapkan pengacara untuk mendampingi pihak sekolahan.

Dirinya juga menegaskan, Dinas Pendidikan tentunya juga tidak akan melakukan pembelaan membabi buta, bila ada pihak sekolahan yang berbuat nakal dan melanggar hukum.

"Tentunya kita serahkan kepada pihak berwenang bila itu yang terjadi. Tapi kami percaya seluruh pemangku kepentingan pendidikan di berbagai wilayah tidak seperti itu. Karena kita semua adalah pelayan masyarakat," pungkas Rachmat.