Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna Laoly (Ist)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna Laoly (Ist)

MALANGTIMES - Diguncang demo selama beberapa hari terkait RUU (rencana undang-undang) yang dianggap kontroversial oleh khalayak umum, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan keheranannya atas gerakan mahasiswa tersebut.

Dirinya melihat ada yang memanfaatkan gerakan mahasiswa dan diarahkan. Ada gerakan yang sistematik dan dibuat untuk "boom".

"Presiden Jokowi sudah menunda pengesahan RUU. Kenapa masih demo? Ada apa, ada apa?" ucap Yasonna Laoly dalam acara debat di televisi, Selasa (24/09/2019) malam.

Yasonna juga menegaskan, dari informasi yang masuk, gerakan mahasiswa menjadi tidak normal serta berbuntut ricuh dan menimbulkan korban serta kerusakan fasilitas umum dan pemerintahan.

"Gerakan mahasiswa diarahkan, dimanfaatkan. Bakar ban dan lainnya. Pemerintah sudah mengambil keputusan, legowo untuk menunda. Kalau semua mau main paksa, chaos akan datang. Jadi ada apa? Pemerintah siap menunda, DPR juga siap," ujarnya yang juga merasa geram dan malu atas yang disampaikan perwakilan mahasiswa melalui Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan Universitas Gadjah Mada.

Yosanna menyemprot pernyataan mereka yang memakai mahkamah jalanan untuk hal yang telah diputuskan ditunda terkait RUU. Dirinya mengatakan, kalau satu UU telah disahkan, ada mekanisme konstitusional sehingga dianjurkannya para mahasiswa melakukan gugatan di Mahkamah Konsitusi, bukan di mahkamah jalanan. "Gugat di Mahkamah Konstitusi, that the law (itu adalah hukum)," tegas Yasonna.

Dia juga mengatakan kepada tiga mahasiswa itu, kalau mau berdebat, persiapkan diri secara matang. "Jika mau berdebat, saya baca betul-betul itu barang dan sejelas-sejelasnya. Kemudian saya berdebat. Kalau ini, jujur saya  malu apa yang saudara sampaikan. Nggak baca, kasih komentar di depan banyak orang. Saya sampai tutup mata" ucap Yosanna.

Fahri Hamzah, wakil ketua DPR, juga menyatakan hal senada. Pencetus Garbi ini mengaku tidak paham dengan protes yang disampaikan massa mahasiswa yang menolak pengesahan sejumlah RUU. Ia heran mengapa massa seolah tidak ingin undang-undang Indonesia turut 'bereformasi' sesuai zaman.

Fahri menjelaskan bahwa UU kolonial perlu diganti dengan UU demokrasi. "Demokrasi itu nggak ada lagi pemenjaraan. Itu mazhab lalu. Itu yang kita lawan. Kok sekarang pada pengin dianiaya lagi oleh negara. Kok kita pengin balik kolonial. Ada apa?" ujarnya yang menegaskan sampai saat ini mental masyarakat Indonesia masih feodal.

Terkait demo mahasiswa yang berujung rusuh serta membuat dirinya beserta anggota DPR dan sejumlah wartawan tertahan di gedung DPR, Fahri menyatakan kekagetannya dikarenakan tiba-tiba meletus dan tidak terlihat normal. Dia menduga kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta bukan bagian dari aksi mahasiswa atau ada pihak lain yang ikut terlibat dalam kerusuhan.

"Kita menyayangkan karena ternyata mahasiswanya sudah nggak ada, akhirnya jadi kerusuhan. Harus menjadi evaluasi bersama. Saya kecewa kenapa ini terjadi. Ini kemarahan tidak normal," ungkap Fahri yang meminta pemerintah dan intelijen untuk menganalisis peristiwa itu.

Terkait RKUHP yang sudah ditunda, menurut Fahri, juga tidak bisa diperdebatkan dikarenakan sebelum masuk DPR, sudah melalui berbagai dialog dengan lapisan masyarakat sampai kampus, seperti yang juga disampaikan Yosanna.

"Dosen, guru besar ikut juga dalam dialog RKUHP ini. Ini terlalu kuat untuk di-dell (dihapus). Situasi kini berbeda dengan 1998. Tidak bisa menang-menangan," pungkas Fahri.