Sosialisasi Survei Penilaian Integriras (SPI) Tahun 2019 Kota Malang yang digelar di Hotel Savana, Selasa (24/9/2019) (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Sosialisasi Survei Penilaian Integriras (SPI) Tahun 2019 Kota Malang yang digelar di Hotel Savana, Selasa (24/9/2019) (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Tingkatkan kepercayaan publik, Pemerintah Kota Malang bakal lakukan survei penilaian integritas (SPI). Digelar untuk pertama kalinya, survei yang menyasar langsung layanan publik ini akan dilaksanakan akhir September hingga Oktober mendatang. Sementara responden dalam survei itu sendiri meliputi ASN, masyarakat, hingga pakar.

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto menyampaikan, survei penilaian integritas tersebut sengaja dilakukan dengan BPS. Lantaran BPS dinilai sebagai lembaga yang integritasnya sudah diketahui dan selama ini hasil yang selalu diperoleh akurat dan terpercaya.

"Nanti, hasil survei akan dilihat perkembangannya lalu dijadikan bahan evaluasi," katanya pada MalangTIMES usai menghadiri Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2019 Kota Malang yang digelar di Hotel Savana, Selasa (24/9/2019).

Menurutnya, hanya ada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dijadikan subjek dan objek survei. Keenamnya adalah Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BP2D Kota Malang, DPMPTSP, dan ULP. Keenamnya dipilih lantaran dinilai mewakili setiap proses layanan  publik yang ada di Pemkot Malang.

"Dan kami masih menunggu nanti hasilnya akan seperti apa," jelasnya.

Sementara itu, Kabid Sosial BPS Provinsi Jatim, Asim Saputra dalam pemaparanta menjelaskan, masing-masing OPD yang dilakukan survei akan memiliki PIC. Selanjutnya, akan dilakukan survei dengan responden dari internal Pemkot Malang, masyarakat, dan responden ekspert yaitu mereka yang memiliki kepakaran.

"Termasuk kepala daerah, DPRD, penanggungjawab program korupsi dari KPK, pemerintah provinsi, tim siber Polresta Malang, tim siber Kejari, hingga siber pengadilan negeri akan dilibatkan dalam survei," imbuhnya.

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

Menurutnya, akan ada berbagai jenis data yang digali. Untuk data internal ada tiga hal yang digali, pertama karakteristik responden kemudian budaya integritas organisasi dan ketiga integritas kinerja pegawai yang berkaitan. Selanjutnya untuk responden eksternal berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas layanan publik yang dibuat.

"Layanan publik akan kami gali dari eksternal. Kemudian akuntabilitas ASN yang memberi layanan. Responden ekspert akan diminta persepsi individual menurut persepsi ahli dalam tatanan dan OPD yang akan jadi lokus penilaian integritas," tambahnya.

Dia menyebut, setiap penilaian penting untuk memotret budaya kerja dan lain sebagainya. Penilaian yang dilakukan pun bersifat keorganisasian dan bukan individual. Karena hasilnya adalah memotret maping integritas setiap OPD.

"BPS dalam hal ini membantu mengumpulkan data, dan bukan menjadi tim penilai," pungkasnya.