Ratusan perangkat desa dan camat mendapat penekanan terkait pengelolaan dana desa dari Bupati Malang (Nana)
Ratusan perangkat desa dan camat mendapat penekanan terkait pengelolaan dana desa dari Bupati Malang (Nana)

MALANGTIMES - Ratusan perangkat desa dan kepala desa (kades) di 8 kecamatan di Kabupaten Malang diingatkan kembali dalam pengelolaan dana desa yang telah menginjak usia menuju 5 tahun ini. Kini, secara langsung orang nomor satu di Kabupaten Malang yang mengingatkan seluruh kades terkait dana desa. Dimana, sejak digulirkan di tahun 2015 lalu sampai saat ini, telah membuat beberapa kades di Kabupaten Malang harus berurusan dengan hukum.

"Karena itu jangan bawa perasaan (Baper) dalam mengelola dana desa. Tapi taati aturan-aturan yang ada dalam pengelolaan dana desa itu. Jangan pakai perasaan," ucap Sanusi, Senin (23/09/2019) dalam acara pembinaan, monev dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Pendapa Kabupaten Malang, Kepanjen.

Sanusi juga melanjutkan, bahwa dengan adanya beberapa persoalan hukum yang menjerat kades terkait hal itu, bisa menjadi contoh untuk seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa. Terutama kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di wilayah desa. "Jadi saya tekankan lagi gunakan dana desa itu sesuai dengan aturan yang ada. Jangan pakai perasaan, sehingga akhirnya di mata hukum menjadi salah," ujarnya.

Suwadji Kepala DPMD Kabupaten Malang (kiri) bersama Camat Kepanjen Abai Saleh (Nana)

Selain mengingatkan terkait taat dan patuh hukum, Sanusi juga mengatakan, persoalan-persoalan di tingkat desa bisa diselesaikan terlebih dahulu di bawah. Sehingga tidak sampai harus  ke tingkat Kabupaten atau langsung ke Bupati. "Ke depan tolong ada persoalan selesaikan dulu di tingkat desa. Tidak selesai naik ke Camat dan selesaikan. Jangan sampai segala persoalan langsung naik ke Bupati," terangnya.

Disinggung terkait penekanan kepada kades, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Sanusi mengatakan, walau memang ada beberapa desa yang terkena masalah hukum, tapi rata-rata desa telah melaksanakan pengelolaan dana desa secara baik.

Sanusi menyampaikan, bahwa kalau temuan korupsi tidak di tingkat desa. "Tapi masih ada desa yang masih mengabaikan regulasi. Serta memakai perasaan dalam mengelola keuangan negara. Sehingga akhirnya menjadi temuan," ucapnya.

Suwadji Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang, juga menyampaikan hal senada. Dimana, pihaknya terus memberikan dorongan positif dalam upaya tertib regulasi dan administrasi.

Pasalnya, dengan tertib regulasi dan administrasi, maka bisa dipastikan desa tidak akan terjerat persoalan-persoalan yang nantinya akan mengarah kepada ranah hukum. "Jadi seperti yang disampaikan bapak Bupati, bahwa kades khususnya jangan pakai perasaan dalam masalah ini, tapi pakai seluruh regulasi yang ada," ujar mantan Kabag Humas dan Protokoler Kabupaten Malang ini.

Suwadji juga menyampaikan, pelaporan yang baik dan benar yang harus terus ditingkatkan oleh pemerintah desa. Sehingga dari administrasi yang baik dan benar itu akan secara langsung menutup lubang kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan dana desa.

"Untuk meningkatkan itu kita terus tingkatkan pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa. Salah satunya dengan kegiatan pembinaan ini yang akan dilanjut beberapa hari ke depan untuk seluruh desa," pungkasnya.