MALANGTIMES - Gebrakan baru kembali disampaikan oleh Bupati Malang Sanusi kepada seluruh camat dan kepala desa (kades) se Kabupaten Malang. 

Dimana, politikus PKB kembali menjanjikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk urusan pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan.

Tidak tanggung-tanggung, Bupati Malang Sanusi akan membayari iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh perangkat desa se Kabupaten Malang.

Jumlah desa di Kabupaten Malang sebanyak 378. Jika dikalikan dengan satu desa sebanyak 8 orang, terdiri dari kades, sekdes dan 3 kepala urusan dan 3 kepala seksi maka ada sekitar 3 ribu aparat desa yang akan diback up Pemkab Malang.

Jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengambil tiga program dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan kecelakaan, jaminan hari tua dan jaminan kematian maka Pemkab Malang harus mengalokasikan anggaran per orang sebesar Rp 66.800.

Hitungan kasar untuk anggaran BPJS Ketenagakerjaan per bulan, dengan asumsi ada 3 ribu perangkat desa akan butuh sebesar Rp 200.400.000. 

Bila dalam satu tahun anggaran maka Pemkab Malang akan mengganggarkan sebesar Rp 2,4 miliar lebih.

Sanusi mengatakan, bahwa untuk alokasi anggaran belum dihitung sampai saat ini. 

Tapi, dirinya optimis bahwa Pemkab Malang mampu untuk merealisasikan janji tersebut.

"Belum dihitung, tapi kita optimis dewan menyetujui ini. Kita akan ajukan untuk tahun 2020 datang terkait BPJS Ketenagakerjaan untuk pemerintah desa," ucap Sanusi, Senin (23/09/2019).

Untuk merealisasikan hal tersebut, dimungkinkan Pemkab Malang melalui Sanusi akan kembali memakai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Atau, bisa saja melanjutkan program yang telah berjalan juga di tahun 2019 ini di tingkat pemdes.

Yakni, menggunakan alokasi dana desa (ADD) yang diterima oleh pemdes.

Seperti diketahui, bahwa sejak awal tahun 2019, seluruh pemdes telah mengalokasikan anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan melalui sumber ADD yang merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

Bila strategi itu yang dipergunakan, tentunya Pemkab Malang tidak perlu pening untuk mengalokasikan anggaran kembali melalui PAD.

Dikarenakan akan cukup banyak pula anggaran yang telah dislot dengan janji yang telah juga disampaikan Sanusi di tahun 2020 datang. 

Baik untuk kendaraan baru 33 camat, kendaraan operasional untuk seluruh kepala desa, maupun sekolah S1 gratis juga.

Tapi, optimisme Sanusi terkait hal itu terbilang tinggi dan mampu mengalokasikan seluruh beban anggaran tersebut di tahun 2020.

"Bisa kita alokasikan itu, PAD kita cukup untuk itu," tegasnya.

Janji tersebut tentunya juga mendapat antusias tinggi dari beberapa perangkat desa yang hadir dalam acara pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pengelolaan keuangan desa di Pendapa Kabupaten Malang di Jalan Panji, Kepanjen.

Salah satu kades yang tidak berkenan disebut namanya, menyampaikan, dirinya tentu menunggu janji itu bisa direalisasikan. 

"Kita tentu mengapresiasinya dan menunggu itu. Sehingga kalau di danai Pemkab Malang, misalnya BPJS Ketenagakerjaan, ada ruang ADD yang bisa dialokasikan ke kegiatan lain," ucapnya.

Harapan besar pemdes se-Kabupaten Malang, tentunya kini di tangan Sanusi. 

Apakah bisa terealisasi atau tidaknya di tahun 2020 datang?

Seperti diketahui, capaian PAD yang didulang pada tahun 2018 lalu, sebesar Rp 525.974.716.486 yang disumbang dari empat sektor. 

Yakni, pajak daerah sebesar Rp 215,8 miliar, hasil retribusi daerah Rp 38,38 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 18,2 miliar, serta pendapatan lain-lain sebanyak Rp 253,5 miliar. 

Capaian itu tentunya perlu ditingkatkan dan hal ini juga yang ditegaskan oleh Sanusi. 

Dimana, dirinya meminta agar PAD tahun 2019 ini mampu ditingkatkan dari tahun lalu.

"Targetnya senilai Rp 1 triliun. Karenanya kita sampaikan juga bahwa Pemkab Malang akan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam meningkatkan PAD di tahun depan," ujar Sanusi.