FGD perumusan pedoman teknis pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan Dispendik Kabupaten Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
FGD perumusan pedoman teknis pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan Dispendik Kabupaten Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Masalah pendidikan di Indonesia tak melulu persoalan pendaftaran saja. Namun, tata kelola lembaga sekolah  ikut disorot demi kemajuan pendidikan suatu daerah.

Hal itu mendasari Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Malang menggelar Forum Group Discussion (FGD) Perumusan Pedoman Teknis Pelibatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pendidikan bersama stakeholder di Hotel Pelangi, Jumat (20/9). Hadir dalam FGD ini, pihak komite sekolah, kepala sekolah, aparat penegak hukum, MCW, LSM, hingga media massa.

Sekretaris Dispendik Kabupaten Malang Puji Hariwati memaparkan, keberhasilan pendidikan tidak hanya dilakukan  Dispendik atau guru, melainkan juga tanggung jawab dari semua warga Indonesia. Semua orang berhak untuk mendapatkan sistem pendidikan yang layak dan nyaman. 

"Bagaimana sebuah instansi pendidikan itu nyaman, yang belajar dan yang mengajar nyaman, itu dari tata kelola lembaganya. Di sini, semuanya termasuk komite sekolah berperan penting dalam kesuksesan dunia pendidikan," ucapnya.

Peran serta komite sekolah menjadi penting. Sebab, selain sebagai lembaga yang mengawasi sekolah, komite juga memiliki hak untuk memberikan sumbangsih kreativitas dan inovasi dalam menjadikan sekolah berkembang. "Tidak mengintervensi, tapi boleh dalam memberikan saran kepada sekolahnya," imbuh dia.

Anggota Komite SMPN 2 Singosari Suyanto menyatakan bahwa payung hukum  saat ini masih lemah. Pihak komite juga memberikan bantuan komputer ke sekolah untuk pelaksanaan UNBK. Tapi hal itu dipertanyakan apakah masuk kategori tindakan yang salah melihat kondisi sekolah yang memang membutuhkan fasilitas tersebut. 

Puji menjelaskan, kebutuhan komputer di setiap sekolah tak hanya untuk pelaksanaan UNBK, tapi juga bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Ketika pihak luar memberikan bantuan, tidak ada permasalahan asal hal itu sesuai dengan prosedurnya.

 "Memang dulu awal pemerintah memberikan kepada SMK. Untuk SMP diberikan juga tapi bertahap. Makanya sempat anak SMP menumpang ujian ke SMA/SMK. Tapi, jika ada bantuan mandiri, diperbolehkan dan dibuka sebesar-besarnya asal memenuhi prosedur yang tepat," ungkap nya.

Pemimpin Redaksi MalangTIMES Heryanto dalam kesempatan ini turut memberikan pendapatnya tentang program pendidikan gratis yang diwacanakan pemerintah pusat. Ia menilai, media menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam memberikan informasi apapun dalam pendidikan.

Tantangannya, siswa siswi itu kaum milenial. Mereka sangat gampang mencari informasi mengenai sekolah-sekolah lain di luar Kabupaten Malang. Tatanan era ke depan, bagaimana komite sekolah ikut membantu kebutuhan era milenial di sekolahnya.

"Bagaimana itu harus dipacu, bisa melalui pola kurikulum terhadap milenial. Laporan bersifat terbuka dan transparan, bisa secara online misalnya. Ada kreativitas apa di sekolah misalnya. Nah, ketika berpacu pada kreativitas, maka pendidikan di masyarakat itu juga terpacu menjadi lebih baik," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dispendik Kabupaten Malang Rachmat Hardijono menyampaikan, acara FGD dengan melibatkan dari berbagai macam stakeholder kali ini bakal membawa pengelolaan pendidikan di wilayah Kabupaten Malang lebih baik lagi.

"Hal ini tentunya menjadi pertimbangan dalam menjadikan pendidikan Kabupaten Malang menjadi lebih baik. Mulai dari tata kelola lembaganya hingga pengelolaan sekolah ke depan," tutupnya.