Bupati Malang Sanusi melantik 87 pejabat fungsional, Jumat (20/09/2019), di Pendopo Agung Kabupaten Malang. (Humas Pemkab Malang)
Bupati Malang Sanusi melantik 87 pejabat fungsional, Jumat (20/09/2019), di Pendopo Agung Kabupaten Malang. (Humas Pemkab Malang)

MALANGTIMES - Bupati Malang Sanusi bergerak cepat setelah dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Malang. Setelah menyisakan gaung polemik saat dirinya masih menjabat plt bupati Malang terkait mutasi dan pelantikan pejabat, kini Sanusi yang baru menjadi bupati Malang selama empat hari kembali melakukan pelantikan 87 pejabat fungsional di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (20/09/2019).

Pelantikan pejabat fungsional tersebut dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono serta sejumlah OPD dan camat se-Kabupaten Malang.

Ke-87 pejabat fungsional yang dilantik oleh Sanusi didominasi dari unsur pendidikan. Komposisinya pengawas sekolah sebanyak 2 orang, auditor 2 orang, penata anestesi 2 orang bersama asisten sebanyak 5 orang. Selain itu, ada asisten apoteker 1 orang, perawat 5 orang, bidan 1 orang. Lainnya, guru sebanyak 40 orang dan penyuluh pertanian 29 orang.

Dalam pelantikan itu, Sanusi meminta 87 pejabat fungsional untuk segera melaksanakan tugasnya. “Saya minta untuk seluruh yang dilantik tancap gas. Bekerja melayani masyarakat secara maksimal dan baik. Ada tanggung jawab besar untuk Anda  semua melaksanakan amanah itu. Jadi, saya tegaskan, bekerjalah dengan ikhlas untuk kebaikan masyarakat,” katanya, Jumat (20/09/2019).

Penegasan Sanusi terkait dengan jabatan para pejabat yang dilantik, yaitu di wilayah fungsional. Menurut dia, jabatan fungsional merupakan jabatan tertentu sesuai keahlian masing-masing aparatur.

 ''Mengemban jabatan fungsional, berarti harus memiliki bekal kuat dalam bidang keilmuan sesuai tugasnya. Para PNS yang mengemban jabatan fungsional agar senantiasa meningkatkan kompetensi dan wawasan, terus belajar demi kelancaran dan keberhasilan dalam menjalankan tupoksinya," ujar Sanusi yang menyampaikan pejabat tidak boleh stagnan dalam menjalankan tugasnya.

Selain mendorong dan menitipkan amanah masyarakat Kabupaten Malang, bupati Malang ke-20 ini juga menyampaikan bahwa pemerintahan memiliki keterbatasan. Tak terkecuali dalam upaya meningkatkan kompetensi dan wawasan para ASN Kabupaten Malang.

Dengan kondisi itu, Sanusi meminta agar para pejabat ASN untuk bisa terus mengembangkan potensi dirinya secara mandiri. “Jadi, teruslah belajar, jangan merasa cepat puas. Agar karir pribadi semakin berkembang dan masyarakat juga mendapatkan manfaat dari jabatan fungsional yang diemban. Banyak media yang dapat digunakan di era serba canggih ini. Jadikan bahan untuk pembelajaran,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nurman Ramdansyah menjelaskan, 87 pejabat fungsional yang dilantik ini memang masih didominasi bidang pendidikan. Hal ini didasarkan kepada kebutuhan di bidang pendidikan, khususnya guru di Kabupaten Malang.

“Kebutuhan untuk guru ASN memang masih kurang sampai saat ini. Karena itu, pelantikan saat ini banyak didominasi oleh para guru. Ini pun masih kurang untuk mencukupi kebutuhan yang ada di lapangan. Karena itu, kami tahun ini ajukan kuota 600 orang untuk penerimaan ASN untuk bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Nurman.

Dia juga mengatakan kuota itu akan didominasi untuk tenaga honorer K-2. “Untuk kuota yang diajukan memang akan didominasi tenaga K-2. Selain itu, kami akan pakai jalur P3K (pegawai dengan perjanjian kerja) untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Malang. Walau tentunya kami tetap harus tunduk pada aturan dari berbagai kementerian,” pungkasnya.