Jatim Terima Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp 1,6 Triliun, Ekonom: Pemerintah Daerah Harus Bersuara

MALANGTIMES - Wacana pemerintah yang memunculkan kebijakan kenaikan cukai rokok 23 persen dan harga jual eceran (HEJ) 35 persen pada 2020 mendatang masih hangat diperbincangkan. Kebijakan tersebut dinilai kontra-produktif dengan target pemerintah menaikkan pendapatan dari hasil cukai. Pemerintah daerah penghasil cukai diharapkan bisa benar-benar mengawal kebijakan tersebut. 

Provinsi Jawa Timur (Jatim) sendiri merupakan salah satu daerah utama penghimpun cukai industri hasil tembakau (IHT). Sehingga, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang didapatkan pun relatif besar. Berdasarkan Permenkeu 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2019, total kucuran dana tersebut mencapai Rp 1,6 triliun. 

Berdasarkan data yang dirangkum MalangTIMES, dana tersebut terbagi ke pemerintah provinsi (pemprov) dan juga 38 pemerintah kota/kabupaten. Rinciannya, Pemprov Jatim menerima Rp 480,7 miliar. Untuk wilayah Malang Raya, Kabupaten Malang mendapat Rp 65 miliar, Kota Malang Rp 33,9 miliar, dan Kota Batu Rp 13,5 miliar.

MalangTIMES mencatat, DBHCHT yang diterima Kota Malang terus naik tiap tahun. Pada 2016 lalu, pemkot menerima anggaran sebesar Rp 25,8 miliar. Angka itu naik menjadi Rp 27,4 miliar pada 2017 dan pada 2018 kembali meningkat di angka Rp 32 miliar. Namun, setiap tahun rata-rata penggunaannya hanya sekitar 60 persen sampai 70 persen dari anggaran yang diterima. 

Ekonom Candra Fajri Ananda mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tidak bisa mengabaikan pemerintah daerah penghasil cukai IHT dalam membuat kebijakan tersebut. "Cukai ini kan dari daerah. Sebagian juga masuk ke daerah. Kota Malang dan Kabupaten Malang ini salah satu penghasil, jadi dapatnya (DBHCHT) gede," terang anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) ini. 

Terlebih lagi, penghitungan cukai dan pajak rokok juga tidak sederhana. Candra menyebut beban yang diberikan pada IHT ada dua, yakni cukai dan pajak rokok. Pajak rokok salah satunya dihitung dari populasi konsumen.

 "Pemerintah daerah harus nya bisa ikut ngomong. Kalau bisa pemerintah daerah diajak bicara kalau mau ada kenaikan seperti ini. Yang banyak populasinya seperti Jatim ini bakal terimbas. Bisa teriak-teriak daerah," ucapnya.

"Pemerintah dihadapkan pada posisi belum bisa mencari pengganti penerimaan di luar cukai. Tapi investasi dari rokok kenapa malah seolah-olah mau dihabisi. Logikanya di mana," tambah mantan dekan FEB Universitas Brawijaya (UB) Malang itu. 

Candra menekankan bahwa pemerintah mesti mempertimbangkan banyak aspek sebelum memutuskan kenaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2020 mendatang. Pasalnya, masih banyak permasalahan dalam industri hasil tembakau (IHT) yang belum terurai dan menyebabkan tren penerimaan cukai IHT tumbuh melambat. 

Soal rokok, Candra juga mengingatkan soal masalah tenaga kerja. Pasalnya, IHT melibatkan sumber daya manusia (SDM) mulai hulu seperti petani tembakau, pengolahan seperti buruh pabrik, hingga penjual distributor dan pengecer.

Top