Suasana sosialisasi Implementasi Pemajuan Kebudayaan dalam Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman dan Budayawan oleh Disbudpar Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Suasana sosialisasi Implementasi Pemajuan Kebudayaan dalam Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman dan Budayawan oleh Disbudpar Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Upaya dalam memajukan potensi nilai-nilai kebudayaan daerah terus dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang. Keterlibatan dari beragam stakeholder dianggap bisa meningkatkan kemajuan daerah.

Sebanyak 150 peserta mulai dari seniman, budayawan, kelurahan, kecamatan, dan guru SMP se-Kota Malang turut hadir dalam sosialisasi Implementasi Pemajuan Kebudayaan dalam Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman dan Budayawan yang di gelar Disbudpar Kota Malang di Hotel Atria Kota Malang, Kamis (19/9).

Kepala Disbudpar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan sosialisasi tersebut berkaitan pemberian fasilitas bagi penggiat budaya ataupun masyarakat yang akan mengusulkan kegiatan berbasis kebudayaan di Kota Malang. "Intinya melalui implementasi ini nanti mereka yang mau mengusulkan kegiatan-kegiatan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Malang biar tahu alurnya dan SOP nya seperti apa nanti," ujar dia.

Ia menjelaskan, jika selama ini masih ada dijumpai masyarakat yang merasa proposal kegiatannya tidak mendapat persetujuan dari Disbudpar. Padahal hal itu bisa jadi karena waktu yang diajukan tidak tepat, atau alurnya dalam mengajukan yang dianggap kurang sesuain.

"Sehingga mereka yang mengajukan ini bisa terekam harus melalui proses-proses. Dari Musrembangkel (tingkat kelurahan), Musrembangcam (tingkat kecamatan), dan Musrembangkot (tingkat kota). Dari Musrembangkot ini baru kemudian diberikan kepada dinas, dan itupun masih harus dipilah karena ada keterbatasan anggaran dan sebagainya," imbuhnya.

Selain itu, peserta akan diberikan pemahaman dari sisi aspek hukum terkait pelaksanaan suatu kegiatan. Di mana, proposal yang sudah diajukan kepada Disbudpar maka harus dikerjakan, dan hal itu diawasi lembaga hukum.

"Jadi pelaksanaan kegiatan itu juga ada yang mengawasi. Kalau sudah mengusulkan proposalnya ya jangan sampai tidak dilakukan, karena diawasi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan," ungkap wanita yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dispora Kota Malang ini.

Tak hanya itu, dalam acara kali ini juga turut menghadirkan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Prof Dr Harry Widianto. Dalam kesempatan ini ia memberikan informasi mengenai UU pemajuan Kebudayaan.

"Kita mengundang Prof Harry sebagai salah satu yang membidangi lahirnya UU Cagar Budaya maupun UU Pemajuan Kebudayaan. Nanti harapannya, akhirnya mereka ikut melestarikan, mereka kembangkan, mereka pelihara dan mereka manfaatkan untuk semakin bottom-up dalam kebudayaan daerah," tandasnya.