MALANGTIMES - Kasus meninggalnya sejumlah warga di Jl Simpang Candi Panggung RT 1 RW 9 Kelurahan Mojolangu Kota Malang akibat menenggak minuman keras (Miras) oplosan beberapa hari ini masih menjadi sorotan.

Bagaimana tidak, kegiatan yang bermula dari aksi bersih punden di wilayah tersebut harus merenggut nyawa warganya, bahkan korban tewas yang semula tiga orang kini telah bertambah.

Mereka yang semula yakni, Agus, Afrizal, Warnu, kini disusul Firnanda Tri P yang meninggal pada Selasa malam (17/9). Sisanya masih ada delapan warga lainnya yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Tak ayal, kejadian ini menjadikan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya dalam memberantas minuman terlarang untuk tidak dimanfaatkan sembarangan hingga menyebabkan kematian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto menyatakan Pemkot Malang akan menyikapi dengan melakukan pengawasan peredaran miras, salah satunya kebijakan dari Wali Kota Malang Sutiaji untuk tidak lagi memberikan izin bagi supplier atau pengusaha baru.

"Menurut informasi kan yang meninggal itu karena oplosan. Kalau dari Pemkot, kebijakan Pak Wali pemberian izin distop, karena hitungan secara kuantitatif yang namanya izin tempat-tempat minuman beralkohol yang ada selama dikeluarkan dipandang sudah cukup," ujar dia saat ditemui awak media, Rabu (18/9).

Ia menambahkan, untuk tempat-tempat yang telah beroperasi selama ini memang masih boleh melakukan perpanjangan tapi tidak pendirian tempat baru. Bahkan, pihaknya juga mengkoordinasikan dengan Satpol PP untuk melakukan sidak jenis minuman di tempat-tempat penjualan miras di Kota Malang.

"Sehingga hanya ada perpanjangan saja, termasuk Satpol PP juga rajin untuk sidak-sidak apakah izin-izin yang telah diberikan itu sesuai dengan realnya di lapangan. Terkait jenis-jenis minuman beralkoholnya lalu kelas prosentasenya itu ada C atau apa dan lain-lainnya itu," imbuhnya. 

Namun, dari kejadian ini belum ada wacana dari Pemkot Malang untuk memberlakukan Perda yang bakal mengatur pemberhentian peredaran miras. Pihaknya menegaskan akan lebih melakukan pembatasan secara menyeluruh. "Bukan menyetop tapi lebih kepada membatasi," pungkas dia.