Presiden Jokowi angkat bicara terkait penyerahan mandat pimpinan KPK (Ist)
Presiden Jokowi angkat bicara terkait penyerahan mandat pimpinan KPK (Ist)

MALANGTIMES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan KPK terkait pengembalian mandat dari tiga pimpinannya, beberapa waktu lalu. Dimana, Ketua KPK Agus Rahardjo dan 2 wakilnya, yakni Laode M Syarif dan Saut Situmorang, melalui konferensi pers, mengembalikan mandatnya sebagai pimpinan kepada Jokowi.

Jokowi secara tegas mengatakan, bahwa pengembalian mandat tidak pernah diatur di UU KPK.

Baca Juga : Beban Keuangan Berat, Jokowi Minta THR dan Gaji Ke-13 PNS Dikaji, Ini Kata Menkeu

"Sejak awal saya tidak pernah meragukan pimpinan KPK yang sekarang, kinerja KPK itu baik. Untuk pengembalian mandat dalam UU KPK tidak ada, tidak mengenal yang namanya mengembalikan mandat. Nggak ada," kata Jokowi, Senin (16/09/2019) kepada media.

Jokowi yang saat ini menjadi "bulan-bulanan" berbagai kalangan terkait persetujuan pemerintah atas revisi UU KPK, kembali mengatakan, bahwa pemerintah sedang berjuang untuk tetap memperkuat KPK. Serta menjadikannya lembaga pemberantasan korupsi yang lebih kuat dibandingkan dengan lembaga hukum lainnya.

Tapi, ujar Jokowi, KPK tetaplah sebagai lembaga atau institusi negara. "Jadi bijaklah dalam kita bernegara. Terkait revisi UU KPK itu inisiasi DPR. Marilah kita awasi bersama-sama, semuanya awasi," ucapnya.

Dirinya sekali lagi menegaskan, KPK tetap dalam posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. "Ini tugas kita bersama," imbuhnya.

Pernyataan Jokowi ini menjadi penyeimbang dari polemik terkait KPK. Dimana, bukan hanya para pimpinan KPK yang menyerahkan mandatnya, tapi berbagai kritik tajam terus menyertai keputusan pemerintah menyetujui revisi UU KPK.
Terbaru, kritik tajam keluar dari mantan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto yang mengatakan, KPK sedang diluluhlantakkan. 

Baca Juga : Jutaan Honorer Diangkat Langsung Jadi PNS, BKN: Dibayar Pakai Apa?

Bambang menyoroti proses pemilihan kelima pimpinan baru yang dianggapnya terindikasi adanya bau sangit kolusi.

"Ada banyak tuduhan miring pada parlemen dan presiden yang bersekutu dengan kuasa kegelapan berkaitan dengan proses pemilihan capim KPK yang perlu diklarifikasi. Kalau begitu bisa kita ucapkan, selamat datang otoritarianisme?” ujar Bambang.