Bukan hanya Pemkab Malang, masyarakat Mangliawan pun kerap melontarkan kritik atas persoalan sumber mata air Wendit (Ist)
Bukan hanya Pemkab Malang, masyarakat Mangliawan pun kerap melontarkan kritik atas persoalan sumber mata air Wendit (Ist)

MALANGTIMES - Polemik sumber air Wendit, Pakis, Kabupaten Malang, semakin memanas dan masih terlihat jauh dari penyelesaian. Walau berkali-kali dilakukan mediasi diantara dua pemerintah daerah, tapi hasilnya tidak kunjung tersepakati. Kondisi berlarut-larut inilah yang akhirnya membuat polemik berkepanjangan tersebut kini berada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Serta telah masuk pada tahapan sidang lokasi seperti yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mengonfirmasi tentang kebenaran lokasi Sumber Wendit I, II dan III.

Di tahap sidang lokasi tersebut, Pemkab Malang, nantinya akan mendatangkan saksi ahli dan alat bukti baru. Setelah majelis Hakim melakukan sidang lokasi di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan didampingi perwakilan dari kedua belah pihak yang berpolemik, beberapa waktu lalu.

Persiapan sidang lokasi lanjutan ini dibenarkan oleh Prasetyani Arum Anggorowati, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang menyatakan, pihaknya akan mendatangkan saksi ahli dan alat bukti baru nantinya. "Ini untuk menguatkan bukti prosedur terkait dengan Surat Izin Pengelolaan Air (SIPA) dalam PTUN yang rencananya akan digelar pada tanggal 26 September 2019 datang," ucapnya terkait persiapan sidang lanjutan terkait polemik sumber mata air Wendit yang selama ini dikelola oleh PDAM Kota Malang.

Persiapan saksi ahli dan bukti-bukti baru tersebut, lanjut Arum, agar majelis hakim yang akan kembali hadir di lokasi bisa menemukan kesimpulan dengan adanya bukti baru serta keterangan saksi ahli. "Agar majelis hakim bisa menyimpulkan ajuan SIPA oleh Kemen PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ) apakah sudah sesuai atau tidak," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemkab Malang telah melayangkan gugatan terkait penerbitan empat SK berkaitan dengan pemanfaatan sumber air yang melibatkan Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang. Dimana, SK yang digugat tersebut adalah SK No 926/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit I, SK No 927/KPTS/M/2018 untuk pengolaan sumber air Wendit II, SK No  928/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit III, serta SK tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sumber air Wendit.

Layangan gugatan untuk membatalkan SK tersebut ternyata bertepuk sebelah tangan. Kemen PUPR yang digugat sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengabulkan permohonan Pemkab Malang.

Hari Sasongko, waktu itu masih menjabat Ketua DPRD Kabupaten Malang, menyatakan, gugatan atas  SK tersebut didasarkan pada penerbitannya yang tidak prosedural. "Pertama, saat PDAM Kota Malang mengusulkan SIPA, tidak menyertakan rekomendasi dari Pemkab Malang. Padahal Wendit merupakan aset Pemkab Malang. Ini tidak ada itu (surat rekomendasi) dari Pemkab Malang," ujarnya.

Selain hal tersebut, politisi PDI Perjuangan yang digadangkan akan jadi calon Bupati Malang 2020, mempersoalkan juga tidak adanya analisis dampak lingkungan (amdal) saat mengajukan SIPA. "Lebih parah dalam SK kementerian ada salah sebut dalam penyebutan alamat. Disebutkan sumber air Wendit berada di kawasan Kota Malang. Padahal secara geografis, letaknya berada di Kabupaten Malang dan aset Pemkab Malang," tegas Hari, waktu itu.

Hal ini pula yang ditegaskan ulang Arum. Bahwa Pemkab Malang memiliki bukti-bukti yang bisa menguatkan lokasi sumber air Wendit. "Ini yang nanti akan kita persiapkan dalam sidang lokasi lanjutan di Wendit," ucapnya yang juga mengatakan, Pemkab Malang memiliki data di Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 4 dan Kota Malang mendalilkan SHP Nomor 2. "Tapi, biar hakim yang menyimpulkan. Karena ini masih proses pembuktian,” imbuh Arum.