MALANGTIMES - Perubahan cepat jaringan jalan di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Malang, tidak bisa dibendung lagi. 

Berbagai pembangunan infrastruktur jalan secara masif, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah, secara langsung berdampak pada jaringan jalan saat ini.

Eksesnya adalah tuntutan untuk meningkatkan status jalan yang selama ini ada. 

Dari jalan kabupaten menjadi provinsi dan atau nasional, pun dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. 

Dimana, perubahan status jalan ini dalam upaya melakukan konektivitas jaringan jalan yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Hal ini yang didorong oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang dalam beberapa tahun ini. 

Dimana, untuk mempercepat proses perubahan status yang berdampak pada peningkatan kualitas jalan, dinas di bawah komando Romdhoni ini telah melakukan berbagai opsi dan tindakan konkrit selama ini.

Khususnya mengenai status jalan desa wisata yang saat ini memang menjadi prioritas juga bagi pemerintah Kabupaten Malang.

"Kita tahu perkembangan wisata desa setiap tahun meningkat. Tapi, daya dukung infrastruktur jalannya masih belum maksimal sebagai jalan wisata. Hal ini yang membuat kita merancang adanya perubahan status jalan sebagai solusinya," ungkap Romdhoni Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Jumat (13/09/2019) kepada MalangTIMES.

Kondisi ini bisa dimaklumi dengan status jalan wisata yang berada di ranah kewenangan pemerintah desa (pemdes). 

Walau setiap tahun pemdes menerima dana transfer, baik alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD), tapi nominal dan peruntukkannya bukan hanya untuk pembangunan jalan saja.

"Ini jadi kendala tentunya dalam mempersiapkan jalan desa wisata yang representatif. Padahal, kebutuhan ini tidak bisa ditunda-tunda lagi dalam mengoptimalkan sektor pariwisata yang ada di desa," ujar Romdhoni.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang datang, kualitas jalan pun harus bisa mengimbanginya. 

Jangan sampai, lanjut Romdhoni, apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang terkait optimalisasi pariwisata terbentur infrastruktur jalan.

Selain hal itu juga, agar pemdes dan Pemkab Malang tidak terjebak saling lempar tanggung jawab pada nantinya terkait jalan wisata yang tidak layak atau rusak.

"Karena itu, kami usulkan adanya peningkatan status jalan. Sehingga tanggung jawab bisa clear, mana yang akan digarap Pemkab Malang dan mana yang jadi tanggungan pemerintah desa," imbuhnya.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni (dok MalangTIMES)

Seperti diketahui,  panjang jalan desa di 378 desa totalnya mencapai 7 ribu kilometer (km).

Sedangkan  jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km. 

Dengan adanya usulan peningkatan jalan, pihak Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang berencana menambah panjang jalan kabupaten menjadi sekitar 4 ribu km. 

Artinya, akan ada jalan desa sepanjang 2 ribu km lebih yang nantinya akan menjadi jalan kabupaten. 

Walaupun, tentunya tidak semua jalan desa nantinya akan menjadi jalan berstatus Kabupaten. 

"Jadi, tidak kami ambil semua untuk peningkatan status jalan. Untuk tahun depan rencananya sekitar 2 ribu km lebih. Ini bila pemprov memberikan izin. Untuk DPRD kita juga sudah lakukan koordinasi terkait ini," ujar mantan kepala Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ini.

Untuk mempercepat terealisasinya rencana itu, Romdhoni menyampaikan dua opsi penganggaran. 

Baik dalam pembangunan, peningkatan kualitas maupun pemeliharaan jalan desa yang direncanakan menjadi jalan kabupaten. 

Opsi pertama adalah dengan mendayagunakan pendapatan desa yang diterima oleh pemerintah desa setiap tahunnya. Baik bersumber dari dana desa (DD), maupun alokasi dana desa (ADD).

"Untuk mempercepat bisa mempergunakan pendapatan desa dengan sumber DD dan ADD. Sehingga nantinya akan cepat terwujud rencana perubahan status jalan itu," ujarnya.

Tapi, lanjut Romdhoni,  pemerintah desa menerima tambahan anggaran setiap tahunnya.

"Catatannya jika pengerjaan dilakukan oleh pemdes dengan menggunakan dana desa tentu jumlah anggaran DD/ADD  harus ditingkatkan. Selain itu untuk pengerjaannya juga berada di bawah pengawasan kita," urainya.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan tersebut juga nantinya diperkuat dengan berbagai aturan di dalamnya.

Sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari kepada pemdes yang mengelola anggarannya.

Opsi kedua, jalan desa sekitar 2 ribu km akan secara penuh di bawah penanganan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. 

Baik dalam penganggaran sampai pada pemeliharaanya nanti. 

"Jadi seperti yang kita lakukan di jalan-jalan kabupaten lainnya. Kita melalui UPT melakukan berbagai pemeliharaan sampai pembangunan," ucap Romdhoni.

Dia menyerahkan strategi terbaik dalam persoalan itu kepada Pemkab Malang. 

"Intinya di pihak kita, bahwa kenaikan status jalan ini murni didasarkan kebutuhan teknis infrastruktur jalan wisata di perdesaan. Sekaligus mengoptimalkan sektor yang menjadi prioritas di Kabupaten Malang. Jadi opsinya nanti pakai dana desa atau dari kita, kita siap untuk mewujudkannya," pungkasnya.