KPK RI (Foto: Istimewa)
KPK RI (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Pasca merampungkan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di ruang Komisi III DPR RI, Jum'at dini hari (13/9) lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 akhirnya disahkan.

Dari 56 anggota Komisi III DPR RI yang mewakili seluruh fraksi, melakukan pemilihan ke lima pimpinan KPK ini melalui mekanisme pemungutan suara. Dari 10 calon pimpinan (Capim) KPK, terpilih lima pimpinan KPK.

Lima Pimpinan KPK Terpilih tersebut, yakni Irjen Pol Firli Bahuri (Kepala Polda Sumatera Selatan) yang bakal menjabat sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 dengan perolehan suara terbanyak yakni 56 suara. Disusul Alexander Marwata (Komisioner KPK petahana sekaligus mantan Hakim Tindak Pidana Korupsi) dengan 53 suara.

Kemudian Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember) dengan 51 suara. Dilanjutkan, Nawawi Pamolango (Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali) sebanyak 50 suara, dan Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018) dengan 44 suara.

Selanjutnya, kelima pimpinan KPK ini tinggal menunggu pelantikan Presiden untuk ditetapkan secara resmi.

Sebelumnya, salah satu Capim KPK asal Malang, Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen di UMM/Akademisi) sempat hangat diperbincangkan lantaran berhasil menduduki 10 besar Capim KPK. Sayangnya, ia gagal lolos menjadi pimpinan KPK pada periode 2019-2023 lantaran hanya mendapat perolehan 7 suara.

Mencapai 10 besar Capim KPK, Luthfi juga dikenal sebagai seorang yang getol melawan praktik korupsi. Di mana ia juga mendirikan Malang Corruption Watch (MCW) bersama rekannya dari komunitas diskusi yang telah berjalan sebelum reformasi 1998 itu.

Ia juga memiliki serangkaian agenda pencegahan korupsi yakni dengan membangun pusat-pusat antikorupsi di pondok pesantren, perguruan tinggi dan membangun program antikorupsi di organisasi kemasyarakatan di Jawa Timur.

Luthfi gagal lolos bersama ke empat Capim KPK lainnya, yakni Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan), I Nyoman Wara (Auditor), Johanis Tanak (Jaksa), dan Roby Arya (PNS Sekretariat Kabinet).