Pertemuan Presiden Jokowi bersama 61 tokoh Papua yang dikritik Fadli Zon terkait pembangunan istana kepresidenan (poskota news)
Pertemuan Presiden Jokowi bersama 61 tokoh Papua yang dikritik Fadli Zon terkait pembangunan istana kepresidenan (poskota news)

MALANGTIMES - Kekompakan dua wakil ketua DPR RI terlihat terbelah dalam menyikapi kesiapan pembangunan istana kepresidenan di Papua. Dimana, harapan istana kepresidenan ada di Papua terlahir dari 10 aspirasi tokoh Papua yang datang ke istana negara menemui presiden Joko Widodo (Jokowi).
Aspirasi itu pun disanggupi oleh Jokowi. Bahkan, jajaran terkaitnya bersiap untuk melakukan survei lokasi dan kepemilikan lahan seluas 10 hektar yang akan dijadikan istana di Papua.
Fahri Hamzah wakil ketua DPR RI pun yang biasanya melakukan kritik keras kepada pemerintah memberikan apresiasi dan dukungannya. Tapi, berbanding terbalik dengan Fadli Zon yang juga masih menjabat sebagai wakil ketua DPR dari Partai Gerindra.
Fadli Zon meminta rencana pembangunan istana di Papua ditinjau ulang dan perlu kembali dipertimbangkan secara matang. 

Pasalnya, politisi Gerindra ini mengatakan apakah memang pembangunan istana di Papua merupakan keinginan masyarakat di sana.
"Apa itu memang keinginan masyarakat Papua? Apakah memang masyarakat Papua butuh istana? Tanyalah kepada masyarakat di sana. Menurut saya itu bukan solusi," kata Fadli seperti dilansir suara.com.

Pernyataan Fadli tersebut mencerminkan bahwa aspirasi yang dibawa para tokoh Papua kepada Jokowi, bukan cerminan seluruh masyarakat yang ada di sana. "Sebaiknya Jokowi menyerap dan melibatkan langsung masyarakat Papua terkait apa yang menjadi keinginan mereka," ujarnya.

Ketidakpercayaan atas aspirasi para tokoh Papua itu juga mencuat dari Yan Christian Warinussy, pengacara sekaligus aktivis HAM di Papua Barat. Dimana, dirinya mengatakan, 61 tokoh delegasi warga Papua itu, diduga melalui seleksi dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

"Sama sekali tidak ada yang relevan dengan masalah awal, yaitu soal rasisme dan diskriminasi etnis. Bahkan tidak menyentuh akar soal sebagai termaksud dalam amanat Pasal 45 dan Pasal 46 UU RI No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” kata Warinussy melalui siaran persnya kepada Jubi.co.id.

Hal ini pula yang ditampik oleh staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya yang mengklaim setiap tokoh Papua yang diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara sudah mewakili suara masyarakat Papua secara keseluruhan. Sebab, lanjut Lenis, yang diundang adalah tokoh yang dipandang masyarakat Papua.

"Kalau di Papua, kalau orang tua yang bicara, anak muda, anak ikuti saja. kita harus hargai itu. Kita bukan melihat masalah menyampaikan aspirasi dengan kelompok tim datang kemarin. Tapi yang menyampaikan datang ini orang tua," ujar Lenis.

Lenis juga menegaskan, seluruh rekomendasi yang disampaikan tokoh masyarakat Papua ke Jokowi adalah aspirasi masyarakat Papua yang sebenarnya. Salah satunya adalah  keinginan masyarakat Papua agar istana kepresidenan berada di Papua.