MALANGTIMES - Sejumlah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Widyagama menggelar aksi tolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) no 30 tahun 2002. Puluhan mahasiswa tersebut menyuarakan tuntutan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di halaman Balai kota Malang, Kamis (12/9).

Dalam aksinya mereka membeberkan beberapa tuntutan, yakni terkait penolakan draft revisi UU KPK No 30 Tahun 2002, kemudian menguatkan Independensi KPK sebagai lnstitusi Pemberantasan korupsi, dan meminta Presiden RI mengusut calon pimpinan (Capim) KPK yang bermasalah, demi terwujudnya Good Governance KPK.

"Kami menilai dari revisi yang diinisiasi oleh DPR RI ini memperlemah KPK, salah satunya dengan pembentukan dewan pengawas sendiri dari DPR RI. Kami juga mendesak Presiden untuk mengusut calon pimpinan KPK yang bermasalah yang bisa berimplikasi terhadap proses pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Koordinator Aksi, Adithya Tri Firmansyah.


Beberapa poster bertuliskan 'Rest In Peace KPK', 'Revisi UU KPK Membunuh KPK', 'KPK Tidak Lagi Independen', dan yang lainnya mewarnai aksi puluhan mahasiswa tersebut.

Adithya menjelaskan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi perlu diberikan independensi. Pihaknya juga menagih janji Jokowi saat dalam debat Pilpres untuk menguatkan KPK. 

"Kami menolak jangan sampai revisi ini disetujui menjadi UU oleh Presiden. KPK ini bukan lembaga yang di bawah kekuasaan eksekutif dan kami tagih janji Presiden yang menyatakan untuk menguatkan KPK," imbuh dia.


Aksi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kota Malang Semantara I Made Rian DK, dari aspirasi yang diserukan sejumlah mahasiswa ini pihaknya akan segera menindaklanjuti ke pihak DPR RI atas pernyataan dari masyarakat Kota Malang.

"Hari ini juga kami akan membagi hasil kepada masing-masing parpol, jadi perwakilan parpol akan langsung bersurat ke pimpinannya untuk segera dijadikan masukan. Bahwa ini adalah tuntutan aspirasi dari masyarakat Kota Malang yang disampaikan melalui sejumlah mahasiswa," ungkap nya. 

Diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan surpres revisi UU Komisi KPK no 30 tahun 2002 dan dikirim ke DPR RI. Dalam keterangan suratnya, ia meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti pembahasan RUU KPK tersebut.