MALANGTIMES - Persoalan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) no 30 tahun 2002 turut menyoroti keputusan pemilihan calon pimpinan KPK. Ya, karena dalam RUU tersebut menyebutkan jika keputusan pimpinan KPK akan juga dipilih oleh lembaga parlemen. 

Ketika perombakan 5 pimpinan KPK tersebut hanya berasal dari lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap sebagai bentuk pelemahan KPK. Hal itu dibahas dalam diskusi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Malang Raya di area Terminal Kopi Pasar Terpadu Dinoyo Lantai 2 malam ini (Rabu, 11/9).



Erha Suud Abdullah, Wakil Koordinator BEM Malang Raya menyatakan jika 5 pimpinan KPK berasal dari lembaga eksekutif maka dapat dipastikan KPK tidak akan bisa bekerja. 

"Ketika nanti 5 pimpinan KPK latar belakangnya dari ASN maka untuk membentuk lembaga independen tidak akan bisa berjalan. Tetapi kalau hanya 2 misalnya, dari kejaksaan atau kepolisian itu masih bisa dan tidak bisa lebih dari itu. Karena KPK bukan mengatasi kejahatan yang tidak berdiri sendiri. Ada pengorganisasian disitu, ada semacam korporasi kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang cerdas," paparnya.

Namun, ia juga mengkritisi jika tindakan KPK lima tahun terakhir ini memang lebih mengedepankan perihal penindakan korupsi dibandingkan pencegahannya. Padahal menurut dia hal tersebut bisa dikolaborasikan bersamaan.

"Konsentrasi KPK lima tahun terakhir ini memang ke ranah penindakan. Harusnya ada kolaborasi antara pencegahan dan penindakan. Hal itu memang bisa dikritisi, tapi tidak patut juga jika untuk menghancurkan lembaga independen untuk kepentingan politik. Apakagi, KPK sudah menjadi kepercayaan masyarakat," imbuhnya.



Tindakan korupsi yang seolah telah menjamur di Indonesia, harus ditindak dengan tepat oleh lembaga Independen. Tapi, kondisi tersebut menjadikan parlemen malah membatasi. 

 


Memang ketika KPK memiliki kewenangan yang luas akan terlena sehingga bisa melupakan bagaimaba proses pencegahan juga harus berjalan beriringan untuk tindakan korupsi ini. Namun, independen tidak bisa disinggung oleh siapapun. Seperti persoalan penyadapan yang dalam RUU KPK nantinya harus melalui izin Dewan Penasehat.

"Kondisi KPK saat ini memiliki kewenangan yang luas, sehingga penyadapan yg dilakukan tidak perlu melakukan izin. Tapi dari RUU ini ada pembatasan untuk KPK. Seakan lembaga ini dijadikan sebagai lembaga eksekutif, jadi independensi KPK dipertanyakan. Padahal independen tidak boleh disinggung oleh siapapun," tutupnya.