Kika: Abdurrochman (PKB), H. Asmualik (PKS), I Made Rian DK (PDI Perjuangan), dan Rimzah (Gerindra) sebagai empat nama yang direkomendasikam partai untuk menduduki kursi pimpinan DPRD Kota Malang periode 2019-2024 (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Kika: Abdurrochman (PKB), H. Asmualik (PKS), I Made Rian DK (PDI Perjuangan), dan Rimzah (Gerindra) sebagai empat nama yang direkomendasikam partai untuk menduduki kursi pimpinan DPRD Kota Malang periode 2019-2024 (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Empat partai pemenang Pemilu Kota Malang telah memutuskan nama yang menjadi perwakilan sebagai unsur pimpinan. 

Keempatnya baru saja ditetapkan dalam rapat internal yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (10/9/2019). 

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Rian DK.

Sesuai Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan masing-masing partai, nama yang telah ditetapkan adalah I Made Rian DK sebagai Ketua DPRD Kota Malang (PDI Perjuangan) periode 2019-2024. 

Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Abdurrochman (PKB), Wakil Ketua II DPRD Kota Malang H. Asmualik (PKS), dan Wakil Ketua III Rimzah (Gerindra). 

Nama-nama yang dipilih partai pemenang itu dibacakan dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota DPRD Kota Malang.

Ditemui usai sidang internal, Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Rian DK menyampaikan, seluruh partai telah mengirimkan nama yang dipilih ke DPRD Kota Malang. Terakhir, DPP PDI Perjuangan telah mengirimkan namanya pada Senin (9/9/2019) kemarin. Sehingga, secara internal langsung dilakukan rapat penetapan.

"Hari ini melalui Wali Kota Malang kami akan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur. Setelah SK turun, maka minggu depan sudah dilantik dan kami bisa bergerak membentuk alat kelengkapan dewan," katanya pada wartawan, Selasa (10/9/2019).

Gerak cepat menurutnya memang harus dilakukan. 

Mengingat, pertengahan September ini pembahasan RAPBD Kota Malang TA 2020 sudah harus dilakukan. 

Sementara jika belum dilakukan pembentukan alat kelengkapan dewan, pembahasan akan mustahil dilakukan.

"Karena ini memang sudah ditunggu. Kalau segera, maka Kota Malang akan jadi yang pertama penetapan unsur pimpinan definitif," ujar Made.

Selain pembahasan RAPBD Kota Malang, menurutnya, ada beberapa pembahasan lain yang harus segera diselesaikan. 

Di antaranya adalah penetapan beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang saat ini sudah dalam tahap evaluasi Pemprov Jatim. 

Ketika memang harus dievaluasi, maka dewan akan segera melakukan evaluasi secepat mungkin.

"Ada setidaknya empat ranperda yang sudah dibahas teman-teman dewan sebelumnya dan tinggal dievaluasi. Jika harus dievaluasi maka akan segera kami evaluasi untuk kemudian segera ditetapkan," pungkasnya.