Ilustrasi. (Foto: istimewa)
Ilustrasi. (Foto: istimewa)

MALANGTIMES - Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Batu rata-rata dialami oleh warga kelas menengah kebawah. Karena itu Kota Batu sangat membutuhkan Peraturan Daerah (Perda) bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Sebab hingga saat ini rancangan peraturan daerah bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih belum terselesaikan. Berimbas pada korban tersebut tidak dapat mengakses bantuan hukum lantaran faktor ekonomi. 

Di tahun 2017 ada 22 kasus, kemudian pada tahun 2018 ada peningkatan menjadi 33 kasus. Lalu di tahun 2019 hingga bulan Agustus ada 15 kasus.

Ketua Suara Perempuan Desa (SPD) Kota Batu Salma Safitti mengatakan, setiap bulan ada dua sampai tiga kasus yang dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). 

“Dan rata-rata setelah dilihat dari grafik kekerasan perempuan dan anak di Kota Batu dialami oleh warga kelas menengah kebawah,” kata Salma. 

Menurutnya angka kekerasan kepada perempuan dan anak di Kota Batu masih terbilang cukup tinggi. Sebab mereka yang menjadi korbannya tidak banyak yang melaporkan kekerasan tersebut. 

“Karena itu untuk mendukung advokasi bagi masyarakat miskin dibutuhkan Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” imbuhnya. 

Dengan adanya Perda tersebut, agar lembaga P2TP2A punya cukup daya dan dana atau ada bantuan dana dan logistik dalam membantu masyarakat miskin yang terjerat kasus kekerasan perempuan dan anak. 

Bukan hanya perda lanjut Salma, Kota Batu juga membutuhkan shelter untuk korban kasus kekerasan anak. Sehingga saat terjadi kekerasan, anak bisa langsung dibawa ke shelter.