MALANGTIMES - Indonesia kini sedang riuh pro dan kontra adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak hanya masyarakat yang memperbincangkan polemik ini, tapi para praktisi hukum, DPR, sampai dengan para pucuk pimpinan KPK itu sendiri.

Agus Rahardjo Ketua KPK bahkan sampai menggelar konferensi pers atas penolakan adanya revisi UU 30/2002 yang digeber oleh DPR untuk segera disahkan. Bahkan, seluruh pegawai KPK pun melakukan demo untuk menganulir adanya revisi tersebut.

Polemik semakin berkembang dengan pernyataan Agus terkait jumlah para koruptor terbanyak yang ditangani KPK berasal dari DPR dan DPRD. Hal ini sontak menerbitkan reaksi keras Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah atas pernyataan Agus itu.

Fahri mengatakan, mereka enggan dipersalahkan dengan masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Padahal, lanjutnya, dengan anggaran operasional yang sangat besar selama hampir 17 tahun KPK berdiri, kasus korupsi tidak pernah selesai.

"Tapi mereka enggan dipersalahkan dengan kondisi itu. Harusnya salahkan kemampuan (pegawai KPK) menyelesaikan masalah. Hasil kerja minim tapi KPK terkesan tidak ingin dikritik," ucap Fahri menyikapi persoalan yang disampaikan Agus dalam konpres.

Penggagas Garbi ini pun secara tegas menggeritik KPK yang melontarkan pernyataan melalui Agus sebagai ekspresi frustasi dalam memberantas korupsi. 

"Jadi saya anggap konferensi pers KPK itu ekspresi frustasi karena tidak mampu memberantas korupsi. Bukan keadaan yang kita salahkan tapi pejabat publik dapat amanah itulah yang harus dipersalahkan," ujar Fahri yang juga melanjutkan kritik kerasnya atas penegakan hukum korupsi yang dilakukan KPK.

"Kesannya lebih baik masalah tambah banyak, supaya institusi tetap ada. Petugasnya tetap digaji, tapi malah membuat lembaga negara pahlawan di tempat itu (KPK),"imbuhnya.

Seperti diketahui, revisi UU 30/2002 yang diinisiasi DPR disinyalir akan melumpuhkan keberadaan KPK. Bahkan, menurut mantan pimpinan KPK Abraham Samad, akan membuat nya berada di tepi sakaratul maut sampai mati suri.

Bahkan Samad secara tegas mengatakan, siapapun yang akan mengotak-atik UU KPK akan berhadapan dengan rakyat.

Terpisah pakar hukum tata negara Mahfud MD juga menyampaikan, bahwa DPR terkesan tergesa-gesa juga dalam melakukan revisi UU KPK. Padahal, anggota DPR baru tinggal hitungan pekan saja.

"Jadi kesannya terlihat terburu-buru. Walaupun secara hukum memang DPR RI memiliki wewenang untuk memutuskan revisi UU KPK. Tapi sesuai Pasal 20 UUD 1945 Presiden bisa menolak substansi maupun schedulenya,” tulis Mahfud di akun twitternya @mohmahfudmd.

Selain hal tersebut, Mahfud juga menyampaikan prosedur normal menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 setiap RUU seharusnya dibahas dan dimasukkan dulu dalam Prolegnas.

Menyatir pernyataan Samad, bahwa RUU KPK tidak ada kepentingan hukum yang mendesak untuk merevisinya, selain kepentingan politik.

Ada beberapa bahaya laten menurut yang kontra atas revisi tersebut, bila RUU KPK disahkan di September 2019 seperti yang disampaikan beberapa kalangan di DPR.

Yakni, independensi KPK akan terancam, menjadi lembaga pemerintahan, penyadapan harus seizin Dewan Pengawas yang ditentukan DPR dan penyelidik KPK diangkat dari Polri sedangkan penyidik diangkat dari Polri, Kejagung dan PPNS. 

Selain hal itu KPK harus koordinasi ke Kejagung untuk proses penuntutan, kewenangan dalam LHKPN dipangkas, sampai kasus-kasus yang meresahkan masyarakat tidak lagi jadi syarat pengusutan.