Suasana Tanya Jubir KPK dalam Roadshow Bus KPK 2019 di Halaman Balai Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Suasana Tanya Jubir KPK dalam Roadshow Bus KPK 2019 di Halaman Balai Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Momen kedatangan Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah dalam Roadshow Bus KPK 2019 'Jelajah Negeri Bangun Anti-Korupsi' di Kota Malang juga turut dimanfaatkan Wali Kota Malang Sutiaji. 

Acara yang berlangsung sore ini (Jumat, 6/9) dalam tajuk 'Tanya Jubir KPK' di halaman Balai Kota Malang tersebut memang bertujuan untuk mengajak masyarakat Kota Malang bertanya perihal apa pun terkait pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Ada dua hal yang disinggung Wali Kota Malang, yakni mengenai peran KPK dalam pendidikan politik partai politik (parpol) dan bagaimana dalam pembinaan pendidikan karakter anak bangsa. Apalagi, Pemerintah Kota Malang saat ini tengah menerapkan sistem pendidikan karakter siswa terbentuk sejak dini di setiap sekolah.

"Karena pendidikan karakter ini harus dikuatkan untuk menjadikan mereka genarasi bangsa yang tertib jujur dan bertanggung jawab," ujar Sutiaji.

Menanggapi pertanyaan wali kota Malang, Febri menekankan pendidikan politik sudah melalui penugasan khusus dan telah ada pencegahan-pencegahan melalui politik berintegritas. "Ada target sebenarnya dalam entitas politik ini. Baik rekrutmennya, dana dan yang lainnya. Sehingga harus benar-benar dihitung berapa kebutuhan dana yang diperlukan parpol. Karena akan sangat bahaya jika hanya karena dia punya uang dan dipangkas orang-orang tertentu," jelasnya.

Namun, hal itu, menurut Febri, tidak bisa hanya dari satu pihak saja. Setiap daerah juga harus menaruh perhatian terhadap hal tersebut. "Karena sebenarnya entitas parpol itu ya yang bertemu dengan masyarakatnya. Yang dilakukan KPK menyelamatkan entitasnya," imbuhnya.

Sedangkan mengenai pendidikan karakter kepada siswa sekolah, Febri mengaku telah melakukan kerja sama, baik itu dengan Kementerian Pendidikan dan Kemenristek Dikti. Tapi lagi-lagi peran daerah sangat diperlukan dalam pembinaan tersebut.

"Nah, peran  kepala daerah juga menjadi penting agar Dinas Pendidikan bisa mengadopsi itu. Ada beberapa kurikulum juga yang bisa kita insersi, mengenai pendidikan antikorupsi itu. Bukan kita akan melawan korupsi, tapi nilai itu tadi apa saja," paparnya.

Sementa itu, salah satu peserta, Farukh, menanyakan perihal upaya budaya antikorupsi yang dilakukan di kalangan anak-anak muda. Juga bagaimana para siswa SMP atau SMA bisa terhindar dari praktik korupsi.

Febri menerangkan, pencegahan itu bisa dilihat dan dipraktikkan oleh siapa pun. Sebab, dalam website KPK juga telah terdapat modul khusus pencegahan korupsi.

"Banyak sebenarnya. Kalau sempat, kami sudah ada modul di website untuk pencegahan korupsi bagi siswa SMP dan SMA. Semuanya bisa dibaca dan diperhatikan," pungkas Febri.