Para petugas BP2D Kota Malang siap memberikan layanan perpajakan bagi masyarakat di Balaikota Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Para petugas BP2D Kota Malang siap memberikan layanan perpajakan bagi masyarakat di Balaikota Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Masyarakat yang masih kebingungan untuk membayar pajak daerah, bisa langsung datang ke halaman Balaikota Malang. 

Selama dua hari, mulai hari ini (6/9/2019) hingga besok (7/9/2019) Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang membuka layanan di samping Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Bahkan, warga juga bisa mendapatkan pemutihan denda pajak. 

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan bahwa layanan on the spot tersebut dibuka mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Wajib pajak (WP) dari sembilan jenis pajak daerah, tinggal datang untuk melakukan pembayaran. 

"Sehubungan dengan pelaksanaan Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kota Malang, kami membuka loket pembayaran untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun non-PBB," ujarnya. 

Pada kesempatan tersebut, lanjutnya, khusus untuk wajib pajak PBB yang memiliki tunggakan mulai tahun 1994 sampai dengan 2018 bisa memanfaatkan Program Sunset Policy Jilid IV. Dalam program "pemutihan denda pajak" andalan Pemkot Malang yang juga menjadi percontohan nasional tersebut, warga tinggal membayarkan kewajiban perpajakan tanpa disertai denda.

Pasalnya, dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan khusus. Yakni berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB.

"Caranya cukup membawa identitas diri dan SPPT PBB tahun sebelumnya untuk kemudian datang ke loket pelayanan Bank Jatim di lokasi," urai Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya. 

Program tersebut terus digeber oleh BP2D Kota Malang karena merujuk realita yang ada di lapangan, masih banyak masyarakat kecil alias kalangan bawah yang menunggak PBB sejak tahun 90-an. Mereka umumnya merasa kesulitan membayar denda sebesar 2 persen per bulan.

"Semoga dalam penerapannya tepat sasaran dan ke depannya semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya," harapnya.