Inspektur Kabupaten Malang: Kades Hindari Pegang Uang Dana Desa

Sep 05, 2019 09:14
Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti saat ditemui di expo pembangunan (foto: Nana/ MalangTIMES)
Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti saat ditemui di expo pembangunan (foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Berbagai imbauan terkait pengelolaan dana desa (DD) yang diterima oleh 378 desa di Kabupaten Malang, terus disampaikan dalam berbagai kegiatan. 

Khususnya terkait peran kepala desa (Kades) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Seperti diketahui, posisi Kades dalam pengelolaan DD memang menjadi sorotan berbagai pihak sejak tahun 2015 sampai saat ini. Kekuasaan kades yang terbilang luas, bahkan sempat menjadi pengguna kuasa anggaran sampai akhirnya menjadi PKPKD, kerap membuatnya tersandung persoalan hukum.

Kondisi inilah yang membuat berbagai pihak, khususnya Inspektorat Kabupaten Malang terus melakukan berbagai upaya untuk menekan lajunya berbagai temuan yang berekses di ranah pidana yang menimpa kades.

"Setiap tahun kita lakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa kepada para pemangku kepentingan di desa. Begitu pula audit yang sampai saat ini targetnya kita selesaikan di seluruh desa (378 desa). Itu kita rutin lakukan dalam rangka meminimalisir kesalahan dan dugaan penyalahgunaan DD, khususnya kades," ucap Tridiyah Maestuti Inspektur Kabupaten Malang, Kamis (05/09/2019) kepada MalangTIMES.

Penekanan kepada kades menjadi fokus Inspektorat sampai saat ini. Pasalnya, banyak persoalan yang ujungnya bersumber pada kades. Misalnya, kades memegang uang DD sekaligus membelanjakannya sendiri anggaran tersebut.

"Ini yang selalu kita tekankan, jangan sesekali kades memegang uang. Hindari hal tersebut, karena akan menimbulkan persoalan serius ke depannya," tegas mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ini.

Tridiyah mencontohkan, beberapa kasus yang menimpa kades yang berurusan dengan hukum. Dikarenakan adanya kewenangan yang dilanggar oleh para kades terkait DD sehingga menjadi temuan pihaknya ataupun penegak hukum lain, seperti kepolisian maupun kejaksaan.

Persoalan tersebut yang diharapkan tidak terus terjadi di 378 desa di Kabupaten Malang. Salah satu caranya adalah dengan mentaati seluruh regulasi yang ada dalam pengelolaan DD. 

"Kita dorong terus kepada seluruh kades untuk memahami aturan yang ada. Kalau tidak faham lakukan konsultasi, bertanya. Sehingga nantinya tidak terjebak di ranah hukum. Kalau sudah masuk ranah itu, kita serahkan ke kepolisian untuk prosesnya," ujarnya.

Disinggung beberapa faktor terjadinya persoalan yang menimpa kades di Kabupaten Malang sampai berurusan dengan hukum, Tridiyah mengatakan ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. "Ada yang memang ndableg, tidak bisa diarahkan sesuai aturan. Ada juga karena ketidaktahuan dan faktor ekses Pilkades," jawabnya.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Untuk ranah-ranah kesalahan administrasi, Inspektorat Kabupaten Malang, tetap memakai pola pembinaan kepada desa. Selain karena fungsinya yang bukan seperti kepolisian atau kejaksaan terkait pengelolaan DD, Inspektorat juga memiliki kewajiban untuk terus melakukan pelurusan-pelurusan pemahaman teknis pembangunan di desa.

"Kita ini APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) bukan polisi. Jadi pembinaan yang kita lakukan dalam hal ini. Tapi kalau dari pembinaan ditemukan dugaan berat adanya tindak korupsi serta tidak ditindaklanjuti, ya kita serahkan ke kepolisian," tegasnya.

Tridiyah juga menyampaikan, selain himbauan agar kades menghindari untuk memegang uang dan mempergunakannya, pihaknya juga akan melakukan tahap lainnya untuk memastikan pengelolaan DD berjalan sesuai relnya. Yakni dengan melakukan kegiatan review dokumen perencanaan desa.

Melalui tahap review itu, lanjut Tridiyah, bisa jadi bagian untuk memangkas potensi yang akan membuat persoalan pengelolaan DD masuk ke ranah temuan ataupun hukum.

"Salah satu tugas kita melakukan review dokumen perencanaan. Ini bisa jadi alat untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai relnya," pungkasnya.

 

Topik
Inspektur Kabupaten MalangTridiyah Maestutipengelolaan dana desapemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desaInspektorat Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru