Belum Ditetapkan Jadi Bupati Malang, Sanusi Terancam Tak Punya Wakil

MALANGTIMES - Surat keputusan (SK) definitif terkait jabatan bupati Malang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Wakil Bupati Sanusi tak kunjung diberikan. Namun dalam waktu dekat, SK tersebut tampaknya akan segera turun. Sebab, jika tidak, maka Sanusi kemungkinan terancam tak memiliki pendamping alias wakil bupati Malang hingga masa kepemimpinannya berakhir pada Februari 2021 mendatang.

Hal itu sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pemilu No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Di dalamnya dijelaskan jika 18 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir, maka posisi wakil kepala daerah yang kosong harus diisi. Jika sampai waktu yang ditentukan belum ada pengisian posisi wakil kepala daerah, maka posisi tersebut harus dibiarkan kosong hingga masa jabatan kepala daerah berakhir.

 Sedangkan masa jabatan bupati Malang periode 2016-2021 terhitung sejak September 2019 hingga Februari 2021 mendatang adalah tepat 18 bulan.

Kabiro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni menyampaikan, sebagaimana UU Nomor 10 Tahun 2016 itu, kursi wakil kepala daerah yang kosong memang harus diisi 18 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Sementara untuk kondisi di Kabupaten Malang, posisi itu masih bisa terisi karena jabatan berakhir pada Februari 2021.

"Setelah dinyatakan kosong dan masa jabatan masih 18 bulan, maka kursi wakil kepala daerah bisa diisi. Dan itu seluruhnya kewenangan partai karena itu hak partai," katanya kepada wartawan saat berkunjung ke Kota Malang, Selasa (3/9/2019) malam.

Indah menyampaikan, usul pengangkatan Wakil Bupati Malang Sanusi sebagai bupati Malang saat ini sudah diproses Pemerintah Provinsi Jatim. Pekan ini, surat usulan tersebut akan diserahkan kepada Kemendagri untuk kemudian ditetapkan.

Dijelaskan, proses usulan tersebut baru dilakukan lantaran surat pemberhentian Bupati Malang Rendra Kresna baru diserahkan Senin (26/8/2019) pekan lalu oleh Kemendagri. Kemudian Pemprov Jatim menyerahkan surat tersebut kepada Pemkab Malang untuk kemudian dibahas oleh DPRD Kabupaten Malang.

"Dan hasil usulan Pemerintah Kabupaten Malang bersama dewan itu baru saya terima Kamis (30/8/2019) sore. Saya baru terima usulan Jumat karena sebelumnya saya ada di Balikpapan dan Senin baru diproses ke sekda dan gubernur," jelas Indah.

Dia memastikan, SK bupati Malang akan segera turun. Namun semuanya memang harus berproses, mengingat memang harus dilalui beberapa tahapan administrasi serta antrean. "Itu sebuah proses administrasi dan tidak bisa langsung begitu saja. Kan di kementerian pastinya juga ada antrean," ucap Indah.

 

Top