MALANGTIMES - Penetapan pimpinan definitif DPRD Kota Malang tinggal menunggu ketok palu. Hanya, penetapan itu masih belum bisa dilakukan lantaran masih harus menunggu petugas definitif yang bakal mengesahkan.

Penetapan empat nama bakal calon ketua definitif  tinggal ketok palu karena  telah direkomendasikan masing-masing partai. PDI-Perjuangan mengusulkan I Made Rian DK yang saat ini juga menjabat sebagai ketua sementara DPRD Kota Malang. Kemudian PKB merekomendasikan Abdurrochman yang saat ini menduduki jabatan wakil ketua sementara DPRD Kota Malang. Disusul Asmualik dari PKS dan Rimzah dari Gerindra.

"Ketua definitif sudah masuk. Jadi, ada empat. Kami tinggal menindaklanjuti itu," ujar Ketua sementara DPRD Kota Malang I Made Rian DK saat ditemui di Kantor DPRD Kota Malang.

Sebelumnya dewan sudah melakukan pembentukan fraksi. Kali ini ada enam fraksi yang bakal menduduki gedung dewan itu.

 Rian menjelaskan, karena belum adanya pimpinan definitif, untuk saat ini pihaknya masih menjalankan sidang DPRD sementara. Karena itu, pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) baru bisa dilakukan jika pimpinan definitif telah ditetapkan. Selain itu, saat ini anggota DPRD periode 2019-2024 juga tengah menyusun tata tertib (tatib) untuk penentuan pembaruan atau tetap mengikuti yang lama.

"Ini juga lagi kami bahas juga soal tatib dewan. Karena ada disampaikan pimpinan sementara menyepakati tatib lama atau ada penyempurnaan. Kalau tatib diubah, ada perbaikan. Itu harus membentuk pansus. Padahal pimpinan sementara belum boleh membentuk itu karena terkait anggaran keuangan,” imbuh Rian.

Nantinya, dari pembentukan tatib dewan tersebut, ada kemungkinan menjadi cikal bakal pansus. Sehingga tatib tetap bisa dipergunakan usai penetapan resmi pimpinan dewan. "Kami mau menyepakati itu dulu, tatib ini dilaksanakan. Sehingga nanti tim ini yang akan jadi cikal bakal pansus," ungkap pria asal Bali ini.

Rian menargetkan, penetapan pimpinan DPRD definitif bisa diresmikan pada minggu ketiga September 2019 ini. Namun, pelaksanaan paripurna pelantikan masih harus menunggu SK (surat keputusan) gubernur Jatim.

"Untuk paripurna pelantikan, kami masih menunggu SK gubernur dengan kesediaan pengadilan negeri. Target kami, minggu ketiga September, pimpinan definitif DPRD sudah terbentuk. Artinya sudah diparipurnakan. Sehingga  Oktober, semuanya termasuk AKD selesai dan bisa bekerja secara normal," pungkas dia.