Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono mengatakan masih minim calon pejabat eselon II yang akan ikut seleksi. (dok MalangTIMES)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono mengatakan masih minim calon pejabat eselon II yang akan ikut seleksi. (dok MalangTIMES)

MALANGTIMES - Diakui atau tidak, roda pemerintahan di Kabupaten Malang berjalan terseok-seok, salau berbagai pernyataan mengatakan sebaliknya. Selain masih belum jelasnya pelantikan bupati definitif, persoalan terbilang lama terkait kekosongan tiga  kepala dinas pun masih jadi pekerjaan rumah Pemkab Malang.

Seperti diketahui, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (SDA), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Malang hampir satu tahun lebih masih kosong dan hanya dijabat  plt. Kondisi inilah yang membuat Pemkab Malang sejak awal 2019 merancang pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk mengisi kekosongan jabatan di eselon II untuk tiga OPD itu.

Sayangnya, setelah pansel terbentuk dan pendaftaran seleksi dibuka sejak 26 Agustus 2019 lalu, tiga jabatan tersebut masih sepi peminat. Padahal, batas akhir pendaftaran tinggal hitungan pekan. Yakni, sekitar pertengahan September 2019.

"Dari informasi BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), batas pengumpulan pendaftaran berkas untuk seleksi eselon II hari Jumat (13/09/2019). Tapi sampai saat ini memang masih sepi peminat," kata Didik Budi Muljono, sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Malang, Selasa (03/09/2019) kepada MalangTIMES.

Didik Budi melanjutkan bahwa kondisi masih sepinya peminat calon kepala dinas di 3 OPD tersebut memang biasa terjadi. Baru akan terlihat ramai bila batas waktu akhir pendaftaran. "Biasanya begitu ya. Nanti pas hari-hari akhir, baru mulai ramai. Harapan saya, sedini mungkin berkas bisa masuk itu lebih baik," ujarnya.

Harapan Didik Budi terbilang realistis dengan kondisi roda pemerintahan, khususnya di tiga OPD yang mengalami kekosongan pimpinan tersebut. Pasalnya, dengan berkas-berkas pendaftaran yang bisa secepatnya masuk ke pansel, akan ada ruang untuk meneliti secara detail hal tersebut.

"Karena itu, tentu kita semua menginginkan calon yang terbaik untuk tiga posisi strategis ini. Sehingga akan terpilih sosok yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan secara maksimal di tiga OPD tersebut," ujar Didik Budi.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah juga mengatakan hal yang senada. Menurut dia, sejak pansel membuka pendaftaran untuk jabatan eselon II pada 26 Agustus 2019 lalu, peminatnya masih sepi.

“Masih sepi hanya taraf bertanya-tanya terkait persyaratan administrasi. Biasanya memang baru terlihat di akhir pendaftaran,” ujar Nurman.

Mantan kabag hukum ini juga menerangkan, untuk pengisian jabatan eselon II tersebut, pihaknya akan memakai sistem open bidding atau seleksi terbuka. "Seleksi untuk eselon II dilakukan secara terbuka. Harapannya akan cukup banyak calon yang berkompeten untuk 3 posisi kosong di OPD," pungkas Nurman.