Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam waktu dekat bakal merapikan masalah perizinan di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Hal itu dilakukan atas adanya saran dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK) setelah hasil audit kinerja OPD.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto mengatakan sejumlah OPD di lingkup Pemkot Malang diberikan sosialisasi terkait masalah perizinan yang disesuaikan dengan PP no. 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan satu pintu.

Dimana, segala bentuk perizinan dari masing-masing OPD di lingkup Pemkot Malang akan didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Itu kita memberikan arahan-arahan terkait masalah perizinan. Yang berproses di DPMPTSP itu termasuk beberapa perizinan yang selama ini masih ada di beberapa OPD saya minta diinventarisir, karena seluruhnya akan didelegasikan ke DPMPTSP," ujar dia saat ditemui awak media, Senin (2/9).

Ia mencontohkan, beberapa perizinan seperti izin rumah sakit selama ini masih dalam naungan Dinas Kesehatan (Dinkes). Kemudian, ada perizinan makam yang masih di ranah kecamatan, dan masih ada lainnya.

"Nah itu seluruhnya, saya minta diinventarisir kemudian kita bahas mana yang harus menjadi tambahan terdelegasikan ke DPMPTSP. Nanti setiap layanannya ada Standart Operasional Prosedur (SOP) dan surat perintah (SP) nya," imbuhnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, catatan kinerja OPD lingkup Pemkot Malang dari BPK menyarankan untuk setiap perizinan bisa terpusat di satu tempat saja, yakni di DPMPTSP. "Saya harap ini didorong untuk perizinan tersentral di satu tempat itu," pungkas dia.