Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang, Hadi Santoso (foto: Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang, Hadi Santoso (foto: Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Masalah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di kawasan perumahan sering menjadi problem tersendiri. Terutama ketika pengembang atau developer sudah meninggalkan kawasan perumahan tersebut tanpa menyerahkan fasum dan fasos kepada Pemerintah Kota Malang sebagaimana ketentuan yang dibuat.

Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang, Hadi Santoso menyampaikan, sejauh ini masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasos kepada pemerintah. Terutama beberapa perumahan kecil yang memang sudah menjamur di berbagai titik kota.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

"Ketika bermasalah, ada jalan atau fasilitas lain yang rusak Disperkim tidak bisa membenahi sebelum ada penyerahan fasum dan fasos," katanya pada wartawan saat ditemui di Balai Kota Malang, Senin (2/9/2019).

Pria yang akrab disapa Sony itu menyampaikan, untuk problem yang dialami perumahan seperti jalan yang rusak, tokoh masyarakat yang tinggal di perumahan itu disarankan untuk mendatangi kantor Disperkim. Selanjutnya akan dilakukan pendataan dan pengisian form khusus untuk bisa ditindaklanjuti melalui Real Estate Indonesia (REI).

"Karena muara para pengembang di REI, dan nanti kita bisa mencari data melalui REI," jelas pria berkacamata itu.

Lebih jauh dia menyampaikan, khusus untuk perbaikan jalan harus dilengkapi dengan sertifikat. Ketika sertifikat jalan masih menjadi satu dengan kepemilikan developer atau pengembang, maka Disperkim harus mengurusnya terlebih dulu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memiliki kewenangan memecah sertifikat.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

"Dan prosesnya yang lama itu biasanya di situ, saat sertifikasi," jelasnya.

Sejauh ini, upaya untuk memberi sosialisasi kepada para pengembang menurutnya telah dilakukan. Sehingga, setiap developer diminta untuk tertib menyerahkan fasum dan fasos sebelum akhirnya melanjutkan proses pembangunan di daerah lain.