Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi KPw BI Malang Rini Mustikaningsih saat menemui awak media. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi KPw BI Malang Rini Mustikaningsih saat menemui awak media. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan kebijakan operasional Sistem Kliring Nasional Bl (SKNBI) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri, dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada nasabah. Salah satu kebijakan terbarunya yakni memangkas tarif transfer antar-bank. 

Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi KPw BI Malang Rini Mustikaningsih mengungkapkan bahwa biaya yang dikenakan yakni Rp 3.500 per transaksi. Atau turun Rp 1.500 dari sebelumnya Rp 5 ribu per transaksi. "Ada penyesuaian biaya pada layanan transfer dana yang dikenakan Bank (peserta SKNBI) kepada nasabah yang sebelumnya dikenakan maksimal Rp 5 ribu menjadi Rp 3.500 per transaksi," ujar Rini, hari ini (30/8/2019). 

Menurut dia, peraturan baru terkait ketentuan operasional SKNBI tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019. Rini mengatakan, penurunan tarif ini dilakukan agar masyarakat atau bank tidak terbebani oleh biaya transaksi.

"Jadi, lebih murah dan efisien. Tujuannya juga untuk meningkatkan transfer dana dan reguler, untuk memenuhi kebutuhan transfer dana yang cepat dan efisien, serta penyediaan transaksi yang lebih besar," sebutnya. 

Selain itu, ada beberapa aturan baru yakni peningkatan batas maksimal transaksi yang dapat diproses pada layanan transfer dana dan layanan pembayaran reguler. Yang sebelumnya maksimal sebesar Rp 500 juta rupiah per transaksi menjadi maksimal sebesar Rp 1 miliar per transaksi. "BI juga menyesuaikan biaya pada layanan transfer dana yang dikenakan kepada bank (peserta SKNBI) yang sebelumnya sebesar Rp 1.000 menjadi Rp 600 per transaksi," ucapnya. 

Menurut Rini, kebijakan-kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas perkembangan digitalisasi yang mengubah lanskap risiko perbankan secara signifikan. "Bank Indonesia telah menetapkan S (lima) visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Kebijakan-kebijakan baru ini menjadi salah satu quick win untuk mewujudkan visi SPI 2025," kata dia.