Pegiat Sanggar Sasmito Jati, Priyambodo saat hadir dalam Sosialisasi Perundang-undangan Pemajuan dan Strategi Kebudayaan Disbudpar Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Pegiat Sanggar Sasmito Jati, Priyambodo saat hadir dalam Sosialisasi Perundang-undangan Pemajuan dan Strategi Kebudayaan Disbudpar Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ratusan penggiat budaya, pelestari budaya, pelindung budaya, hingga tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki konsen di bidang kemajuan kebudayaan dan cagar budaya mengikuti sosialisasi yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, hari ini (Kamis, 29/8).

Sosialisasi bertema Perundang-undangan Pemajuan dan Strategi Kebudayaan Perda Kota Malang no 1 tahun 2018 tentang Cagar Budaya ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan nilai kebudayaan daerah.

Pegiat Sanggar Sasmito Jati, Priyambodo menyatakan sebagai perwakilan dari Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Kota Malang implementasi operasional di masyarakat kerap lebih dekat dengan kegiatan kebudayaan, tentunya hal itu selalu berkaitan dengan nilai-nilai tradisi dan adat istiadat.

Mulai dari tradisi lisan yang masuk dalam tetembangan atau macapat, kemudian ritus yang biasanya berkegiatan di sebuah ounden atau nilai-nilai sakral dan sejarah. 

Ia menilai, tradisi seperti ini masih memerlukan perlindungan hukum.

"Macapat atau tetembangan yang isinya dawuh pitutur luhur misalnya, kemudian ritus, slametan, mitoni, kemudian pernikahan dan lainnya itu kita banyak berkegiatan disitu. Nah, untuk adat istiadat ritual ritus dan tradisi itu kan masih belum ada unsur yang melindungi tentang hukum," ujar dia.

Dengan adanya sosialisasi tersebut, ia mengharapkan ada bentuk kelanjutan dalam setiap tradisi untuk memiliki perlindungan hukum. 

Sehingga ada Perda yang bakal mengatur perlindungan dari adat istiadat.

"Memang itu masih belum ada bentuk-bentuk bakunya. Dari sosialisasi ini yang masing rencana bisa berkelanjutan dan terbentuklah Perda yang mengatur tentang perlindungan adat sendiri," imbuhnya.

Sementara, Kasi Promosi Disbudpar Kota Malang, Agung H Buana mengatakan event Disbudpar ini memang menitikberatkan pada Sosialisasi UU no 5 tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan serta strategi kemajuannya. 

Di mana hal itu untuk memberikan bekal pengetahuan bagi masyarakat bahwa ada perlindungan hukum untuk berbagai kegiatan seni budaya dan cagar kebudayaan.

"Tujuannya untuk memberikan bekal kepada masyarakat bahwa kegiatan yang telah dilakukan baik itu giat-giat seni budaya, giat-giat cagar kebudayaan ada perlindungan hukum," ujar dia.

Ia menjelaskan, perlindungan hukum dalam giat-giat seni budaya dan cagar kebudayaan tersebut telah memenuhi aspek legalitas. 

Nantinya diharapkan ada perubahan paradigna pelestarian cagar budaya, mulai aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Itu semua yang memberikan aspek legalitas kepada aktifitas yang dilakukan. Termasuk bagaimana pelestariannya, bagaimana perlindungannya, bagaimana pengembangan dan pemanfaatan dari cagar budaya dan kebudayaan itu sendiri," pungkas dia.