Tahapan pencairan DAK Pendidikan yaitu sosialiasi dan Bimtek kepada penerima yang digelar oleh Dinas Pendidikan sebagai bagian dalam membentengi penggunaan tak tepat sasaran (for MalangTIMES)
Tahapan pencairan DAK Pendidikan yaitu sosialiasi dan Bimtek kepada penerima yang digelar oleh Dinas Pendidikan sebagai bagian dalam membentengi penggunaan tak tepat sasaran (for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan untuk Kabupaten Malang tahun 2019, siap dicairkan ke lembaga sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Total anggaran DAK pendidikan sebesar Rp 58 miliar, dengan rincian pagu sekitar Rp 33 miliar untuk SD dan Rp 25 miliar untuk SMP telah dicairkan ke berbagai lembaga SD dan SMP, baik yang swasta maupun negeri di Kabupaten Malang.

"Sudah dilakukan pencairan untuk DAK 2019 sesuai dengan aturan yang ada," kata Moh Tohir Kasi Sarpras Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rabu (28/08/2019).

Proses pencairan DAK 2019 telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam upaya mempercepat proses kegiatan dan kebutuhan di sekolah yang ada melalui alokasi dana tersebut. 

Dimana, Tohir menegaskan ulang bahwa seluruh rangkaian kegiatan sesuai aturan telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

"Jadi pencairan DAK ini sudah melewati berbagai proses. Tidak akan ada titip-titipan. Semua berdasarkan kondisi riil di sekolah sesuai dapodiknya,” ucapnya menyikapi masih adanya informasi terkait adanya berbagai tindakan yang mengarah kepada korupsi DAK yang dialamatkan ke Dinas Pendidikan.

Bantuan DAK diterima berdasarkan usulan sekolah sesuai dapodik-nya. 

Usulan tersebut lalu diteruskan Dinas Pendidikan dalam aplikasi Krisna, dan disahkan pihak Inspektorat Daerah, BKAD, dan Bappeda Kabupaten Malang.

Tidak selesai di situ, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menerima usulan itu melakukan sinkronisasi sampai akhirnya terbit uraian rencana kegiatan (URK).

"URK inilah yang jadi acuan kita untuk dibuatkan surat keterangan (SK) Kepala Dinas Pendidikan. Dari SK itu kemudian terbilang SK Bupati Malang," urai Tohir.

Rangkaian panjang proses DAK pendidikan itu masih dilapisi dengan adanya bimbingan teknik yang dilakukan Dinas Pendidikan. 

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang SMP, Puji Hariwati, yang mengatakan, pihaknya memiliki kewajiban untuk menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis terkait DAK pendidikan.

"Kita lakukan juga sosialisasi dan bimtek untuk itu. Dan telah kita gelar dalam upaya mengingatkan para penerima DAK pendidikan ini," ucap Puji.

Di acara tersebut juga pihaknya menghadirkan pihak Kejaksaan Negeri. 

Sehingga para penerima bantuan DAK juga memahami bahwa ada berbagai konsekuensi hukum bila anggaran tersebut tidak dilaksanakan sesuai usulan program.

Hal ini, lanjut Puji, sebagai bagian Dinas Pendidikan untuk menegakkan aturan yang ada di pemerintahan dan menutup sekecil apapun lubang yang bisa membuat pihak sekolahan terjebak dalam persoalan hukum.

“Kami meminta mereka (sekolah penerima bantuan DAK 2019) untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan programnya (sesuai usulan DAK). Jadi, memang harus sesuai peruntukannya,” tegasnya.