Ilustrasi PHJD Kabupaten Malang (Ist)
Ilustrasi PHJD Kabupaten Malang (Ist)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Malang di tahun 2019 memperoleh program hibah jalan daerah (PHJD) senilai Rp 30 miliar dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut, tentunya membuat ruang anggaran daerah menjadi cukup terbuka.

Walaupun, dalam proses pelaksanaannya mempergunakan anggaran daerah (APBD), tapi di akhir program akan diganti dengan anggaran pusat.

Dengan skema tersebut, Pemkab Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, berupaya optimal penyelesaian pembangunan sesuai dengan target dan pemenuhan berbagai syarat yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Dari data yang ada dan disampaikan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni melalui Suwiknyo Kepala Bidang Pemeliharaan, dinyatakan, bahwa PHJD 2019 berjalan sesuai target dan tidak terdapat kendala.

"Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada kendala yang bisa mengganggu pembangunan sesuai target dan persyaratan kementerian. Sampai saat ini sudah sekitar 30 persen progres penyelesaiannya," kata Suwiknyo, Selasa (28/08/2019) kepada MalangTIMES.

Progres 30 persen PHJD Kabupaten Malang yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan drainase sepanjang 29 kilometer (km) di wilayah Malang Selatan. Merupakan progres yang sesuai dengan target dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Dimana, Suwiknyo, optimis bahwa seluruh PHJD bisa terselesaikan tahun ini.

"Kita optimis bisa sesuai target dan terpenting juga menjaga kualitas dan kuantitas pembangunannya. Ini komitmen kita dalam menjalankan pelayanan sesuai arahan pimpinan dan aturan yang ada," tegasnya.

Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono (kiri) saat menerima tamu undangan DPR RI

Kualitas dan kuantitas memang menjadi prioritas dalam PHJD. Pasalnya, kesalahan di pelaksanaan akan menjadi bumerang bagi proses penggantian anggaran pembangunan dari pemerintah pusat.
Hal ini pula yang ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, terkait PHJD dengan anggaran Rp 30 miliar.

Didik mengatakan, Pemkab Malang berharap banyak seluruh proses pembangunan sesuai dengan aturan dan prasyarat yang telah ditentukan, khususnya dalam PHJD yang terlihat dalam Project Management Manual (PMM). 

"Tentunya hal ini kita tekankan benar. Baik di seluruh program pelayanan maupun di PHJD ini. Karena dengan itu, kita bisa mengalokasikan ganti anggaran di program itu untuk membangun infrastruktur lainnya," ujarnya.

Didik melanjutkan, PHJD merupakan upaya pemerintah meningkatkan kinerja dan pemeliharaan jalan daerah. Melalui program itu, akan tercipta sinergi semua pihak terhadap kualitas jalan di Indonesia. Selain tentunya program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan tata kelola dan kualitas pemeliharaan jaringan jalan daerah yang menjadi kewenangan masing-masing Pemda, terutama pada koridor menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). 

"Inilah yang membuat kami berupaya keras untuk mengawal PHJD sebaik mungkin," ujar Didik.

Pernyataan Didik sesuai dengan yang disampaikan Romdhoni beberapa waktu lalu. Bahwa pihaknya berupaya keras untuk menyukseskan PHJD. Karena, lanjutnya, dengan pembangunan yang sesuai dan bisa lolos verifikasi, maka  anggaran pengganti bisa dipergunakan lagi untuk pembangunan jalan di wilayah lainnya.

"Sehingga akan semakin banyak lokasi yang terbangun. Kita optimis dengan progres dan kualitas pembangunan di PHJD bisa sesuai dengan ekspektasi kita semua," ucap Romdhoni.