Foto Dokumentasi MalangTIMES
Foto Dokumentasi MalangTIMES

MALANGTIMES - Sempadan sungai di Kota Malang sejauh ini masih banyak dimanfaatkan sebagai pemukiman. Padahal, kawasan tersebut pada dasarnya dilarang dijadikan tempat tinggal karena pertimbangan adanya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. 

Namun meski begitu, memindahkan pemukiman di sempadan sungai sejauh ini memang masih menjadi pekerjaan rumah tidak hanya bagi Kota Malang, tapi juga banyak daerah lainnya.

Plt Kepala Disperkim Kota Malang, Hadi Santoso menyampaikan, ada beberapa upaya yang terus dilakukan untuk menormalkan sempadan sungai. Salah satunya melalui program rumah susun (rusun). Di Kota Malang sendiri, saat ini sudah ada tiga rusun yang dikelola Pemerintah Kota Malang.

"Dan kita masih membutuhkan banyak lagi untuk memindahkan masyarakat yang tinggal di aliran sungai. Prinsipnya adalah membangun tanpa menggusur dan memberi solusi kepada masyarakat," katanya pada MalangTIMES belum lama ini.

Pria yang akrab disapa Sony itu menjelaskan, program rusun merupakan program bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga, untuk mendapatkan program tersebut Pemkot Malang juga harus melakukan beberapa kajian terlebih dulu. Utamanya pada kawasan sempadan sungai dengan letak geografis yang berbahaya. Jika memang berbahaya, maka masyarakat yang menempati kawasan tersebut harus segera dipindahkan.

"Harus lakukan kajian daerah tersebut, apakah secara geografis berbahaya. Jika bahaya harus segera dipindahkan," imbuhnya.

Lebih jauh dia menyampaikan, satu blok rusun berisi 98 unit. Sementara sampai sekarang, total kurang lebih ada enam ribu KK yang tinggak di kawasan sempadan sungai. Selain itu, angka kebutuhan hunian juga semakin tinggi di Kota Malang. Sehingga, hunian vertikal menjadi jawaban.

"Karena jumlah tanah kita nggak mungkin bertambah, tapi kebutuhan hunian semakin tinggi," tutup Sony.