Kepala DMPPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Kepala DMPPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Mempermudah layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang sudah bersiap dengan sebuah aplikasi baru. Aplikasi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang hendak mengurus perizinan itu targetnya sudah dapat dimanfaatkan tahun depan.

Kepala DPMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso menyampaikan, aplikasi mengurus izin tersebut saat ini sudah dipersiapkan. Nantinya, masyarakat tidak harus datang ke kantor saat akan mengurus perizinan, tapi cukup menggunakan gadget saja. Sehingga, semuanya akan lebih dipermudah hanya dengan genggaman. "Dan aplikasi yang kami siapkan ini berbeda dengan online single submission (OSS)," terang Erik kepada MalangTIMES.

Baca Juga : Pemkot Batu Kumpulkan Data Korban PHK Akibat Covid 19

Menurut dia, secara keseluruhan, jenis perizinan dibedakan atas perizinan berbasis OSS dan non-OSS. Sebab, ada beberapa perizinan yang dibuat dengan muatan lokal dan berdasarkan pada regulasi masing-masing daerah. Untuk mempermudah masyarakat, maka ke depan seluruh izin yang tidak dapat diurus melalui OSS tetap dapat dilakukan secara online. "Setahap demi setahap kita tinggalkan sistem konvensional dan diganti dengan online," imbuh Erik.

Pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2019, Erik menjelaskan bahwa DPMPTSP Kota Malang akan menyiapkan versi beta dari aplikasi tersebut. Tahapan berikutnya adalah mematangkan aplikasi untuk benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat. Targetnya, tahun depan aplikasi tersebut sudah dapat digunakan.

"Bersamaan dengan itu kami juga ajukan dua rancangan peraturan daerah (ranperda), yaitu ranperda penanaman modal dan perda penyelenggaraan izin terpadu secara elektronik. Keduanya akan jadi landasan mengurus izin secara online," jelas Erik.

Pengajuan raperda itu dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan aplikasi dengan tujuan pemanfaatan aplikasi dapat dilakukan lebih cepat. Sehingga, aplikasi dan payung hukum sudah siap dan dapat dimanfaatkan secara bersamaan. "Beriringan dengan penyusunan aplikasi supaya lebih cepat dirasakan masyarakat," terang Erik.