MALANGTIMES - Defisit setiap tahun yang dialami BPJS Kesehatan membuat pemerintah akhirnya mengabulkan usulan adanya kenaikan iuran bulanan peserta jaminan kesehatan nasional ini. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Republik Indonesia pun telah mengantongi dan akan secara resmi menyerahkan  penyesuaian iuran peserta BPJS  kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nantinya, iuran BPJS Kesehatan yang selama ini bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas I sebesar Rp 80.000, kelas II Rp 51.000, dan peserta kelas III sebesar Rp 25.500 akan mengalami penyesuaian dengan kondisi defisit yang menghajar penyelenggara BPJS Kesehatan seriap tahunnya.

Tercatat, BPJS Kesehatan telah mengalami defisit sejak  tahun 2014 sebesar Rp 3,3 triliun. Tahun 2015 defisitnya kian bengkak hingga menyentuh Rp 5,7 triliun serta Rp 9,7 triliun pada 2016. Tidak berhenti di situ. Tahun 2017, kembali BPJS Kesehatan dihajar defisit sebesar Rp 9,75 triliun dan naik lagi tahun 2018 menjadi Rp 19,41 triliun. Sedangkan  tahun 2019 diprediksi defisit akan mencapai Rp 28 triliun.

Kondisi inilah yang akhirnya membuat pemerintah mengabulkan usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diajukan DJSN. Yakni dengan komposisi  untuk peserta mandiri kelas 1 menjadi Rp 120 ribu dari Rp 80 ribu, kelas 2 menjadi Rp 80 ribu dari Rp 51 ribu dan kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Kenaikan iuran dari Rp 16.500 sampai dengan Rp 40 ribu tersebut, menurut Ahmad Ansyori, anggota dewan DJSN, memang disesuaikan dengan beban defisit dan kemampuan masyarakat. "Pada kelas mandiri besarannya memang terbilang besar. Tapi ini disesuaikan dengan beban defisit dan kemampuan bayar masyarakat juga," ucap Ahmad.

Dia juga mengatakan, dengan adanya penyesuaian iuran tersebut diprediksi BPJS Kesehatan di tahun 2021 sudah tidak akan mengalami lagi defisit. “Surplus 4,8 triliun untuk 2021, setahun dijalankan preminya pada 2020 bisa sudah tidak defisit karena biaya perbulan meningkat," ujarnya.

Walau disebut telah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran per bulan. Tapi, melihat jejak tahun 2019 ke belakang, dengan iuran yang masih dipergunakan sampai saat ini, masih banyak peserta menunggaknya.

Padahal, salah satu faktor defisitnya BPJS Kesehatan setiap tahunnya adalah banyaknya peserta yang tidak patuh membayar iuran. 
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa salah satu faktor setiap tahun BPJS defisit adalah tidak patuhnya peserta membayar iuran. 

Sri Mulyani mengatakan, kelompok yang terbanyak adalah peserta bukan penerima upah (PBPU) yang jumlahnya mencapai 31,5 juta dan bukan lekerja yang jumlahnya mencapai 5,1 juta jiwa. "Tidak teraturnya pembayaran iuran dari peserta membuat keuangan BPJS Kesehatan menjadi semakin memburuk. Sebab, besaran klaim yang dibayarkan perseroan lebih besar dari iuran yang diterima dari peserta setiap bulannya," ucap menteri keuangan.

Berbagai upaya untuk memecahkan persoalan tersebut pun, misalnya, penggunaan langsung manfaat kartu yang baru bisa dipakai setelah dua pekan masa tunggu ternyata tidak bisa membendung salah satu faktor tersebut.
Maka, kenaikan iuran pun menjadi solusi yang diambil dan akan dikabulkan pemerintah. Walaupun, tentunya persoalan terkait tunggakan iuran masih menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara BPJS Kesehatan maupun pemerintah. Terutama, dengan komposisi iuran yang naik terbilang besar di setiap kelas pelayanan tersebut.