Ilustrasi (Ist)
Ilustrasi (Ist)

MALANGTIMES - Polemik pengadaan pin emas bagi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 menuai badai.

Berbagai kalangan mempertanyakan substansi pengadaan pin emas yang akan menelan uang rakyat sebesar Rp 1,3 Miliar. 

Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun ikut bersuara atas hal tersebut.

Karena, pengadaan pin emas anggota DPRD dibelokkan oleh M Yuliadi, Sekretaris DPRD DKI Jakarta, dengan alasan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

"Itu tidak ada aturan, kok. Dari Kemendagri tidak bisa ikut campur, itu tergantung Perda setempat  sudah dianggarkan atau belum oleh APBD," kata Tjahjo, bebrepa waktu lalu dan menegaskan, untuk menyerahkan kepada masyarakat menilai apakah pengadaan pin emas itu bermanfaat atau tidak.

Sontak saja masyarakat dan warganet pun bereaksi keras atas pengadaan pin emas 22-24 karat untuk 106 anggota dewan  dengan berat 5 gram dan 7 gram.

Mukhlis Maulana menyatakan, "Emang kalau pake pin kerjanya makin bagus?

Warganet lain pun bereaksi keras atas uang rakyat yang hanya dipakai untuk sesuatu yang tidak substansial dengan tugas para wakil rakyatnya itu. 

Rizkiahmadfauzi28 menuliskan, "1,3 Miliar kalau dibelikan beras dan biaya pendidikan anak-anak sudah bisa bantu berapa orang tuh?" ujarnya.

Senada putroandrii juga mengatakan, daripada untuk pengadaan pin emas yang hanya bersifat simbolik, anggaran tersebut bisa dipakai hal lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Mending buat bikin perpustakaan keliling untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di Jakarta," tulisnya sambil mengingatkan bahwa anggota DPRD itu digaji pakai uang rakyat dan punya tugas untuk kepentingan rakyat.

Banyak lagi nada-nada kecewa dan marah masyarakat yang dilampiaskan di medsos terkait penggandaan pin emas yang mengutip situs web apbd.jakarta.go.id, 1 gram emas 24 karat dihargai Rp 761.000. 

Sehingga, setiap anggota DPRD menghabiskan uang rakyat untuk 1 pin emas  seberat 5 gram Rp 3,8 juta. Sementara  harga 1 pin emas seberat 7 gram yakni Rp 5,3 juta.

Polemik pengadaan pin emas untuk anggota DPRD ternyata bukan yang pertama di tahun 2019 ini. 

Tapi, hal rutin yang dilakukan. Sehingga bukanlah sekadar wacana dari para wakil rakyat tersebut. 

Bahkan, duit penggandaan pin emas pun sudah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2019.

"Ini hal rutin setiap lima tahun sekali. Pemberian pin itu diperuntukkan sebagai atribut kedewanan, seiring dengan pergantian anggota dewan yang lama dengan yang baru terpilih," ujar Yuliandi yang juga menegaskan, anggota DPRD DKI boleh saja menolak pemberian pin emas.

"Tapi, harus buat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menerima pin tersebut," imbuhnya.

Lantas bagaimanakah sikap para anggota DPRD DKI Jakarta dengan maraknya penolakan masyarakat atas pengadaan pin emas untuk mereka itu.

Dari beberapa lansiran, anggota DPRD dari Fraksi PDI-Perjuangan sendiri terpecah. Satu sisi ada yang tidak mempersoalkan hal tersebut, dengan alasan itu adalah hak dan telah menjadi agenda rutin lima tahunan selama ini. 

Bukan hanya di tingkat daerah tapi juga pusat (DPR RI). Di sisi lainnya menolaknya dan meminta adanya evaluasi atas hal yang dianggap rutin dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, melalui wakil ketuanya, Iman Satria, tidak mempermasalahkan pemberian pin emas untuk anggota Dewan. Dirinya menyebut itu sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas kemenangan para anggota DPRD terpilih.

"Emas itu adalah bentuk apresiasi. Dalam kejuaraan-kejuaraan juga yang diberikan kepada juara satu kan emas, apa yang berlebihan," tegasnya. 

Iman juga mengatakan, pemberian pin emas juga sesuatu yang lazim terjadi di seluruh DPRD yang ada di Indonesia. Dirinya juga menyinggung anggota DPRD lainnya yang menolak dan menganggap hal itu berlebihan. "Kalau memang merasa itu berlebihan. Jangan diambil fasilitas lain, seperti fasilitas penggantian uang mobil, alat komunikasi, ambil saja gaji pokoknya," tandasnya.

Fraksi PAN berbeda dengan Gerindra. Dimana PAN baru akan memakai pun emas bila angka kemiskinan di Jakarta menurun dibandingkan dengan tahun-tahun lalunya. 

"Kami baru bisa bangga pakai pin emas kalau kemiskinan DKI Jakarta turun lebih banyak tahun depan. Kalau sekarang, kami akan simpan baik-baik pinnya, di situ ada harapan rakyat," kata Zita Anjani dari Fraksi PAN yang mewakili semua rekan fraksinya di DPRD DKI periode 2019-2024.

Sedangkan PSI secara tegas menolak adanya pengadaan pin emas tersebut. Partai yang diketuai Grace Natalie ini mengatakan hal itu adalah  bentuk pemborosan. 

"Kita menolak itu dan akan mengembalikan jika tetap diberikan kepada kami. PSI juga akan menolak untuk kegiatan serupa di APBD selanjutnya," ucap Aditya Sarana anggota DPRD DKI dari PSI.
Sikap PSI itu mendapat apresiasi dari andre_bounar yang mengatakan, "Andai PSI konsisten dengan sikap itu, dapat diprediksi akan menjadi partai besar 10 tahun ke depan," ujarnya.