MALANGTIMES - Anggota Komisi XI DPR-RI M. Misbakun menilai keberhasilan kebijakan tax amnesty medio 2016 hingga awal 2017 lalu tidak terlepas dari peran konsultan pajak. Terutama dalam melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat wajib pajak. 

Misbakun menilai, keberadaan undang-undang konsultan pajak cukup urgen di tengah geliat pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber penting pendapatan negara. "Undang-undang ini diperlukan dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi profesi konsultan pajak. Sama halnya dengan profesi lain, seperti advokat, dokter, akuntan," ujarnya saat mengisi seminar dalam Kongres XI Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di The Singhasari Resort, Kota Batu, hari ini (22/8/2019).

"Kedua, menyelaraskan pengaturan profesi konsultan pajak di negara lain setingkat undang-undang," tambah politisi Partai Golkar itu. Oleh karena itu, lanjut Misbakun, konsultan pajak yang dalam kenyataannya merupakan profesi yang sangat penting dalam penerimaan negara perlu dipayungi oleh undang-undang. 

Dia menekankan bahwa pajak adalah kunci kemandirian bangsa. "Bahkan saat ini menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Peran pajak semakin nyata, sejalan dengan menurunnya sumber daya alam dalam pembiayaan pembangunan," ucapnya. 

Misbakun menilai, reformasi pajak juga diharapkan dapat mengurangi porsi utang dalam pembiayaan pembangunan. "Kalau pajak sudah bagus, selektivitas utang luar negeri bisa ditingkatkan dan difokuskan untuk pembiayaan program-program prioritas pembangunan," tuturnya.

Oleh sebab itu, pentingnya peran pajak menuntut penataan kelembagaan beserta fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. "Sehingga menjadi penting dilakukan reformasi pajak secara menyeluruh untuk mewujudkan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam reformasi pajak. Yaitu peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kepercayaan terhadap administrasi pajak dan peningkatan produktivitas aparat pajak," urainya.

RUU konsultan pajak yang merupakan inisiatif DPR-RI nantinya dapat menjadi regulasi yang menjembatani kepentingan antara wajib pajak dan negara. "Peran konsultan pajak harus diatur dalam UU sebagai profesi yang harus memiliki keahlian, ilmu pengetahuan dan sertifikasi tersendiri," imbuh Misbakun. 

Saat ini, jasa konsultan pajak bukan saja bermanfaat bagi wajib pajak tetapi juga membantu otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. "Artinya, sangat kuat korelasinya dengan peningkatan penerimaan negara. Konsultan pajak dapat berperan sebagai penghubung, termasuk dapat mengurangi terjadinya sengketa yang menghambat penerimaan negara," pungkas dia.