Dani Kristianto dari BPKAD Kota Malang saat memberikan materi dalam Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Daerah melalui Aplikasi Simbada. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
Dani Kristianto dari BPKAD Kota Malang saat memberikan materi dalam Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Daerah melalui Aplikasi Simbada. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Selama delapan tahun ini, Kota Malang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas raihan ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang.

Hal ini dinyatakan  Dani Kristianto dari BPKAD selaku pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Daerah melalui Aplikasi Simbada (Aplikasi Aset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) yang digelar Dinas Pendidikan Kota Malang dalam rangka meningkatkan tertib administrasi aset daerah Dinas Pendidikan tahun anggaran 2019 yang 

bersumber dari dana APBN dan APBD Kota Malang, Kamis (22/8/2019).

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

Acara yang digelar di aula Dinas Pendidikan Kota Malang tersebut diikuti 222 peserta pengurus barang atau operator Simbada SD dan SMP negeri se-Kota Malang.

"BPKAD secara khusus mengapresiasi peran serta Bapak Ibu dan mengucapkan terima kasih karena berkat dukungan Bapak Ibu dalam berusaha tertib untuk menyajikan laporan barang, maka secara keseluruhan Pemerintah Kota Malang  dapat memperoleh opini WTP," ucap Dani.

Dani menekankan bahwa para operator guru di lingkungan Dinas Pendidikan memegang peran yang penting dalam penyajian laporan keuangan. Sebab, sebesar 60 persen aset Kota Malang ada di Dinas Pendidikan.

Perlu diketahui, WTP merupakan opini terbaik BPK di antara empat opini BPK yang lain. "Wajar tanpa pengecualian ini berarti adalah opini yang saat ini dinyatakan tertinggi di antara empat opini yang lain," jelas Dani.

Apabila meraih opini WTP, berarti unsur-unsur pelaporan keuangan pemerintah daerah atau satuan kerja atau entitas dinyatakan sudah disajikan secara wajar menurut standar akuntansi. "Pada saat sebelum WTP, kita memperoleh opini WDP, wajar dengan pengecualian," ungkap Dani. Berarti, di situ masih ada hal-hal yang belum wajar dalam standar akuntansi. 

Baca Juga : Cegah Covid 19 Pada Lansia dan Anak-Anak, Pemkot Batu Akan Beri Tambahan Nutrisi

Selanjutnya ada opini yang lebih rendah lagi, yakni opini disclaimer atau pemeriksa tidak memberikan pendapat. "Opini itu keluar apabila terdapat pembatasan-pembatasan ruang lingkup," terang Dani.

Pendapat yang keempat yakni opini tidak wajar. Artinya, ada ketidakwajaran dalam menyampaikan laporan-laporan keuangan.