MALANGTIMES - Penerapan sertifikasi halal bakal mulai dijalankan per 17 Oktober 2019 mendatang, seiring dengan pengesahan Undang-Undang (UU) nomor  33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sebagai wujud keseriusan dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang bersiap segera mengantongi sertifikat Halalan Thayyiban dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Plt Direktur RPH Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan, saat ini pihaknya juga telah mengantongi Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 07020014791012 dan izin dari Direktorat Kesmavet NKV nomor 3573020-030. "Insyaallah akan menjadi pionir di Jawa Timur sekaligus semoga bisa menjadi role model RPH se-Jatim atau bahkan nasional," ujar Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya.

Penerapan sertifikasi JPH tersebut juga didasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH. Terbitnya itu sekaligus menandai keharusan implementasi operasional penjaminan produk halal paling lambat mulai bulan Oktober mendatang.

Untuk mewujudkan kebijakan ini, RPH akan bersinergi dengan berbagai institusi. Di antaranya seperti Bank Indonesia, Kementerian Agama RI, Universitas Brawijaya dan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang. 

"Selain sesuai dengan UU dan PP tentang JPH, ini juga selaras dengan semangat PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.  Persiapan-persiapannya sudah dibicarakan secara teknis diikuti penyediaan sarpras. Sehingga dalam waktu dekat akan dibangun RPU untuk ayam di lingkungan komplek kantor RPH," urai Sam Ade.

Pakar agribisnis dan pendamping sertifikasi JPH, Prof Dr Ir M Bisri MS menimpali, dalam prosesnya nanti, pihaknya siap bekerja sama menjadi pendamping RPH. "Tentunya kami juga akan bersinergi dengan BPJPH di bawah naungan Kementerian Agama dan juga lembaga-lembaga pemotongan hewan di daerah," kata Pengasuh Ponpes Bahrul Maghfiroh itu. 

Menurut Bisri, sertifikasi JPH ini sangat penting, mengingat tingginya tingkat konsumsi daging oleh masyarakat. Baik itu daging sapi, daging kambing maupun daging ayam. "Tentunya kita semua butuh jaminan untuk menggaransi bahwa makanan yang kita makan memenuhi klasifikasi sehat dan pasti halal. Jadi masyarakat tak perlu ragu atau was-was lagi," lanjut mantan Rektor Universitas Brawijaya ini.

Meski terus menuju ke arah transformasi menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Aneka Usaha (Tunas), PD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang diyakini masih bisa mengeksplorasi potensi bisnis yang profitable.

Ketua Tim Pansus Ranperda Perumda Tunas, R Purwono Tjokro Darsono mengusulkan supaya RPH menerapkan skala prioritas yang paling menguntungkan. "Intinya jangan terburu-buru lah. Fokus dulu dengan yang ada, namun unit usahanya juga bisa dikembangkan," ujarnya.

PD RPH memang serius mengembangkan bisnis prioritasnya yaitu Divisi Agribisnis, khususnya unit penyediaan makanan halal dan sehat dari  ternak sapi, kambing domba dan ikan laut. 

Melihat geliat bisnis makanan olahan unggas (bebek-ayam) yang menguntungkan, menurutnya peluang itu bisa diseriusi dan tentunya memberi sumbangan signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. 

"Nah itu nanti bisa dikoordinir dan dikerjakan RPH, bisa jadi peluang besar. Ketika saya main-main ke Jakarta belum lama ini, ada satu rumah makan yang pemiliknya teman-teman dari Malang, Sam Anto Baret. Kalau dikelola dengan baik, akan menjadi jaringan bisnis yang menguntungkan," terang Purwono.

Anggota DPRD Kota Malang ini mencontohkan, selain di penyembelihan, RPH juga bisa memproduksi aneka daging olahan sapi dan berikutnya membangun Rumah Potong Unggas. Saat melakukan sidak pada hari Selasa, (20/8) lalu, Tim Pansus memang sudah meninjau hal ini. "Dari hasil tinjauan, kami menilai masih ada beberapa alat yang perlu ditambahkan sebagai penunjang PD RPH untuk menuju Perumda Tunas. Jika memungkinkan supaya diprioritaskan masuk dalam ranperda," tukas Purwono.

Terkait pembahasan Ranperda ini, pihaknya optimis akan segera menyelesaikannya untuk kemudian dikirim ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.