MALANGTIMES - Wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak menjadi salah satu pembahasan dalam Kongres IX Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di The Singhasari Resort, Kota Batu, hari ini (21/8/2019). Pasalnya, selama ini peran konsultan pajak di Indonesia belum maksimal, karena belum dipayungi undang-undang.

Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir mengungkapkan bahwa selama ini aturan terkait konsultan pajak hanya berupa Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Padahal, undang-undang konsultan pajak sudah diterapkan di negara-negara maju seperti Jepang maupun Korea Selatan. 

"Kami mendorong pemerintah untuk segera membahas RUU ini, terlebih Presiden Joko Widodo sudah memberikan lampu hijau," ujarnya. 

Menurut Soebakir, DPR RI saat ini telah memasukkan RUU Konsultan Pajak dalam daftar RUU inisiatif dewan. "Karena peran kami ini strategis sebagai jembatan antara wajib pajak (WP) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kami secara proaktif senantiasa memberikan masukan kepada pihak DPR yang telah berinisiatif menyampaikan usulan RUU Konsultan Pajak," tuturnya.

Jika RUU Konsultan Pajak yang diinisiasi oleh DPR ini berhasil menjadi UU Konsultan Pajak, maka konsultan pajak akan mempunyai payung hukum. 

"Dengan UU Konsultan Pajak maka impian konsultan pajak menjadi profesi yang terhormat (offIcium nobile) akan terwujud dan memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan bangsa Indonesia," tegasnya. 

Dia menguraikan, saat ini anggota IKPI mencapai lebih dari 4.600 orang dari berbagai penjuru Indonesia. Dalam periode kepemimpinan Soebakir, jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibanding lima tahun silam. 

"Dalam kongres ini juga ada pemilihan Ketua Umum IKPI untuk periode lima tahun mendatang. Saya berharap ketua yang nanti terpilih dapat meneruskan program kerja periode 2014-2019 terutama sebagai mitra DPR dalam mewujudkan RUU Konsultan Pajak menjadi UU Konsultan Pajak," sebutnya. 

Sementara itu, Ketua Panitia Kongres XI IKPI, Ruston Tambunan mengungkapkan bahwa kongres ini mengambil tema Memperkuat Profesi Konsultan Pajak Indonesia yang Profesional, Bebas, Mandiri, dan Bertanggung Jawab. 

"Pesertanya lebih dari 1.800 orang yang merupakan perwakilan dari daerah-daerah. Selain pemilihan ketua, juga ada agenda penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik dan Standar Profesi perkumpulan," terangnya.

Mengenai RUU Konsultan Pajak, Ruston menilai tujuannya bukan hanya melindungi profesi, tetapi juga wajib pajak. "Jangan sampai mereka diwakili orang dengan kode etik tidak jelas. Kalau salah advice bahaya. Juga berguna bagi DJP sekaligus memperkuat sinergi IKPI sebagai mitra strategis," ujarnya.

Dia menerangkan bahwa profesi konsultan pajak tak hanya memberi jasa konsultasi dan pengurusan perpajakan. "Juga supaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kita banyak program sosialisasi, setiap peraturan baru keluar kami lakukan seminar dan pendidikan profesi yang diteruskan ke wajib pajak. RUU sudah bergulir, kami harapkan tahun ini sudah bisa disahkan," pungkasnya.