Ilustrasi (istimewa)
Ilustrasi (istimewa)

MALANGTIMES - Aksi demonstrasi yang berlangsung di Manokwari cukup membuat publik tercengang. Peristiwa yang masih diselidiki penyebabnya itu pun memunculkan opini jika aksi berlangsung karena aksi yang sudah terjadi sebelumnya di Kota Malang, Surabaya, dan Semarang.

Dekan Fakultas Psikologi UMM, Muhammad Salis Yuniardi mengatakan, aksi demonstrasi tersebut memang mengangkat isu yang cukup kompleks, seperti sosial politik. Tapi meski begitu, secara psikologi pemerintah memang semestinya melakukan sebuah tindakan tegas.

"Tapi saya tidak bisa berkomentar jauh, apakah sikap tegas itu harus bersifat keras atau bagaimana. Tapi yang jelas, pemerintah memang tidak bisa mendiamkan saja. Karena itu akan memunculkan benih tuntutan kemerdekaan," katanya pada MalangTIMES, Senin (19/8/2019).

Penanganan itu menurutnya bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Salah satunya adalah melibatkan masyarakat non lokal dalam berbagai kegiatan. Hal itu menurutnya tidak hanya berlaku untuk masyarakat Papua saja, melainkan harus diterapkan kepada seluruh pendatang yang menempati sebuah daerah yang bukan tempat asalnya.

"Bukan hanya masyarakat Papua saja, masyarakat atau mahasiswa dari luar daerah harus dirangkul dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan agar mereka merasa memiliki," jelasnya.

"Kan kita pasti bisa merasakan, bagaimana ketika kita ada di luar daerah dan masyarakatnya menjauh, pasti akan sulit berbaur. Selain itu, sebagai pendatang sebisa mungkin juga harus menyesuaikan diri dan kebudayaan tempat yang kita tuju," tambahnya.

Dia pun menyarankan agar pemerintah daerah lebih meningkatkan peran serta masyarakat dan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan. Sehingga, rasa memiliki terus terpupuk dengan naik dan tercipta rasa persatuan dan kesatuan dalam setiap tubuh masyarakat.

"Memang semestinya masyarakat harus bisa saling merangkul agar terjadi rasa kebersamaan," jelas pria ramah itu.